TRIBUNNEWW.COM - Pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan puluhan anak terbunuh dan ratusan orang ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar, sejak kudeta 1 Februari 2021 kemarin.

Komite ini terdiri dari 18 ahli independen yang bertugas memantau pelaksanaan Konvensi Hak Anak, yang ditandatangani Myanmar pada 1991.

Melansir Al Jazeera, gejolak politik di Myanmar terus berlanjut bahkan ketika negara itu berada di situasi darurat kesehatan karena pandemi virus corona.

Komite hak anak PBB melaporkan pada Jumat (16/7/2021) bahwa mereka telah menerima informasi yang dapat dipercaya, ada 75 anak telah terbunuh dan sekitar 1.000 ditangkap di Myanmar sejak kudeta.

"Anak-anak di Myanmar dikepung dan menjadi korban jiwa akibat kudeta militer," kata Ketua Komite Mikiko Otani dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: China Laporkan Lonjakan Kasus Baru Covid-19 di Yunnan Perbatasannya dengan Myanmar

Baca juga: Relawan Jemput Mayat dari Rumah ke Rumah, Myanmar Diprediksi Jadi Negara Penyebar Tercepat Covid-19

Penduduk Myanmar telah mengambil bagian dalam protes massal dan dihadapkan dengan tanggapan militer brutal sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

"Anak-anak jadi korban kekerasan tanpa pandang bulu, penembakan acak, dan penangkapan sewenang-wenang setiap hari," kata Otani.

"Mereka (militer) menodongkan senjata ke arah mereka (anak-anak) dan hal yang sama terjadi pada orang tua dan saudara mereka."

Baca juga: Tak Hanya Indonesia, Kasus Covid-19 Juga Melonjak Tajam di Malaysia, Thailand, Vietnam dan Myanmar

Baca juga: Komite Hak Anak PBB: 75 Anak Tewas, 1.000 Orang Ditahan Sejak Kudeta Myanmar

Para ahli mengatakan mereka "sangat mengutuk pembunuhan anak-anak oleh junta dan polisi".

"Beberapa korban dibunuh di rumah mereka sendiri".

Mereka termasuk seorang gadis enam tahun di kota Mandalay, ditembak di perut oleh polisi, kata pernyataan itu.

Para ahli juga mengecam penahanan sewenang-wenang yang meluas terhadap anak-anak di kantor polisi, penjara, dan pusat penahanan militer.

Pada Jumat, situs berita Myanmar Now juga melaporkan bahwa dua anak di bawah umur, berusia 12 dan 15 tahun, termasuk di antara tujuh penduduk desa dari kotapraja Sintgaing, wilayah Mandalay, yang ditahan dan didakwa memiliki bahan peledak.

Berita lain terkait Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)