TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengganti telepon dan nomor teleponnya sehubungan dengan kasus spyware Pegasus.

"Dia punya beberapa nomor telepon. Ini tidak berarti dia telah dimata-matai. Ini hanya keamanan tambahan," kata pejabat kepresidenan Reuters, Kamis (22/7).

Pernyataan  ini merupakan salah satu tindakan nyata pertama yang diumumkan sehubungan dengan skandal spyware Pegasus belakangan ini.

Juru bicara pemerintah Gabriel Attal mengatakan protokol keamanan presiden sedang disesuaikan sehubungan dengan insiden tersebut.

Kecaman internasional bermunculan ketika beberapa organisasi media internasional melaporkan bahwa spyware Pegasus digunakan untuk meretas smartphone milik jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan pejabat pemerintah di beberapa negara.

Baca juga: Spyware Pegasus Israel Mata-matai Jurnalis, Politikus, dan Oposan Berbagai Negara

Baca juga: Pegasus Bantu Korban Kebakaran di Maccini Kidul

Di Israel, lokasi pengembang Pegasus NSO Group, seorang anggota parlemen senior mengatakan panel parlemen mungkin melihat pembatasan ekspor spyware. NSO mengatakan perangkat lunaknya digunakan untuk memerangi kejahatan dan terorisme dan telah membantah melakukan kesalahan.

"Jelas, kami menanggapi (ini) dengan sangat serius," kata Attal kepada wartawan beberapa jam setelah pertemuan darurat Kabinet yang berfokus pada tuduhan spyware Pegasus buatan Israel.

Surat kabar Le Monde dan penyiar Radio France melaporkan pada hari Selasa (20/7)  bahwa ponsel Macron ada dalam daftar target potensial untuk pengawasan oleh Maroko.

Kedua media mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke telepon Macron dan tidak dapat memverifikasi apakah teleponnya memang dimata-matai.

Namun Maroko telah menolak tuduhan ini.

Baca juga: Rahul Gandhi dan Imran Khan Jadi Target Spyware Pegasus Buatan Israel

Baca juga: India Dituduh Pakai Spyware Pegasus Israel ke Pengkritik Pemerintah

Franceinfo, outlet berita Prancis, Kamis (22/7) mengutip  seorang pengacara Prancis untuk Maroko, Olivier Baratelli, yang mengatakan pemerintah berencana mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Paris terhadap organisasi non-pemerintah Amnesty International dan Forbidden Stories, menurut outlet berita Prancis franceinfo pada hari Kamis.

Amnesty International dan Forbidden Stories berpartisipasi dalam penyelidikan Pegasus dan menuduh Maroko telah menargetkan pejabat Prancis untuk pengawasan dengan spyware.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran Uni Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa spyware harus ditolak ke negara-negara di mana tidak ada pengawasan yudisial.

Jaksa Hungaria pada hari Kamis juga meluncurkan penyelidikan atas beberapa pengaduan yang diterima setelah laporan tersebut.

Israel telah menunjuk tim antar-kementerian untuk menilai laporan berdasarkan penyelidikan oleh 17 organisasi media yang mengatakan Pegasus telah digunakan dalam upaya atau berhasil meretas smartphone menggunakan malware yang memungkinkan ekstraksi pesan, merekam panggilan, dan diam-diam mengaktifkan mikrofon.

Baca juga: Waspada Jika WhatsApp Menunjukkan 5 Tanda Ini, Hati-hati Disadap!

Baca juga: Pejabat AS Khawatir Handphone Presiden Trump Disadap Intelijen Rusia

NSO telah menolak pelaporan oleh mitra media sebagai "penuh dengan asumsi yang salah dan teori yang tidak didukung." Reuters belum secara independen memverifikasi laporan tersebut.

“Kita tentu harus melihat lagi seluruh masalah lisensi yang diberikan oleh Deca ini,” Ram Ben-Barak, kepala Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, mengatakan kepada Radio Angkatan Darat Israel. Ia merujuk pada Badan Pengawasan Ekspor Pertahanan yang dikelola pemerintah.

Menurutnya, tim pemerintah Israel akan melakukan pemeriksaan, dan kami pasti akan melihat temuan dan melihat apakah kami perlu memperbaiki hal-hal di sini.

Seorang mantan wakil kepala Mossad, dia mengatakan penggunaan yang tepat dari Pegasus telah membantu banyak orang.

Deca berada di dalam Kementerian Pertahanan Israel dan mengawasi ekspor NSO. Baik kementerian dan perusahaan telah mengatakan bahwa Pegasus dimaksudkan untuk digunakan hanya untuk melacak teroris atau penjahat, dan bahwa semua klien asing adalah pemerintah yang diperiksa.

Baca juga: Jutaan Pengguna Google Chrome Jadi Target Serangan Spyware, Informasi Dicuri Lewat Extensions

Baca juga: Abaikan Risiko Spyware, 63 Persen Orang Indonesia Doyan Video Streaming Bajakan

NSO mengatakan tidak mengetahui identitas spesifik orang-orang yang menjadi sasaran klien menggunakan Pegasus.

Jika menerima keluhan Pegasus telah disalahgunakan oleh klien, NSO dapat secara surut memperoleh daftar target dan, jika keluhan terbukti benar, secara sepihak menutup perangkat lunak klien, kata perusahaan.

Pemimpin dunia lainnya di antara mereka yang nomor teleponnya menurut organisasi berita ada dalam daftar kemungkinan target termasuk Perdana Menteri Pakistan Imram Khan dan Raja Maroko Mohammed VI. (Tribunnews.com/TheStraitsTimes/Hasanah Samhudi)