TRIBUNNEWS.COM - Parlemen Malaysia dibuka kembali pada hari Senin (26/7/2021) setelah sempat ditangguhkan selama tujuh bulan.

Dibukanya kembali parlemen menjadi momen penting bagi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang saat ini tengah diperangi, Nikkei Asia melaporkan.

Lawan akan mencari peluang untuk menyerang perdana menteri yang mereka yakni tidak memiliki dukungan mayoritas, terutama setelah partai terbesar dalam koalisinya, secara resmi memisahkan diri.

Namun demikian, para ahli mengatakan Muhyiddin tidak mungkin tergeser selama sesi lima hari ini.

Baca juga: Ditutup Akibat Lockdown, Bar di Malaysia Berubah Jadi Bank Makanan, Beri Paket Bantuan kepada Warga

Baca juga: Raja Salman Perintahkan Arab Saudi Bantu Pasokan Medis untuk Malaysia

Badan legislatif telah ditangguhkan sejak Januari di bawah status darurat COVID-19 yang akan berakhir 1 Agustus mendatang.

Raja Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin mendesak perdana menteri untuk memulai kembali parlemen pada tanggal tersebut demi checks and balances, dan untuk memungkinkan perdebatan dan pengesahan perubahan hukum yang dilakukan selama masa darurat.

Muhyiddin mengindikasikan bahwa dia ingin membuka kembali parlemen paling cepat pada bulan September.

Tetapi raja telah beberapa kali mendesak dimulainya kembali parlemen sesegera mungkin.

Meski hal itu menjadi keputusan perdana menteri, mengabaikan saran dari raja akan dianggap sebagai ketidaksetiaan kepada raja dan sesama penguasa negara Melayu.

"Perdana menteri perlu membuktikan bahwa dia selalu menjunjung tinggi pandangan raja terlepas dari berbagai interpretasi, sehingga menghilangkan kekhawatiran akan krisis konstitusi," kata analis politik Sara Chinnasamy.

Majelis rendah akan berkumpul selama lima hari dari hari ini hingga Senin depan, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi mejelis tinggi (senat) selama tiga hari.

Ketua majelis rendah Azhar Azizan Harun dalam sebuah pernyataan baru-baru ini menyebut sesi lima hari ini akan dikhususkan untuk sesi "briefing", di mana anggota parlemen federal akan diberitahu tentang berbagai strategi pemerintah yang berkaitan dengan pandemi COVID-19.

"Tidak akan ada urusan lain selain briefing," kata seorang sumber di kantor parlemen kepada Nikkei Asia.

Azhar mengatakan sidang parlemen yang normal akan berlangsung pada bulan September, bertepatan dengan rencana awal Muhyiddin.