TRIBUNNEWS.COM, DOHA - Keputusan Presiden Tunisia Kais Saied membekukan parlemen dan memecat perdana menteri memicu protes  besar di Tunisia.

Keputusan itu dikecam sebagai serangan terhadap demokrasi oleh para pesaingnya Saied. Pemerintah negara asing juga telah menyuarakan keprihatinan seperti dirangkum Aljazeera.com, Selasa (27/7/2021).

Berikut adalah beberapa reaksi pemerintah negara-negara di dunia terhadap pengumuman mengejutkan Saied di Tunis, Minggu (25/7/2021).

Baca juga: Presiden Tunisia Pecat PM Mechichi dan Bekukan Parlemen

Baca juga: Menteri Kesehatan Tunisia Dicopot saat Kasus Covid-19 Melonjak

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan "sangat prihatin" atas perkembangan terbaru dan menyerukan pemulihan legitimasi demokratis di negara itu.

“Demokrasi Tunisia, yang merupakan kisah sukses proses demokrasi sesuai harapan masyarakat di kawasan, sangat penting bagi kawasan dan juga Tunisia,” kata siaran pers Kemenlu Turki.

Juru bicara Presiden Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, mentweet, “Kami menolak penangguhan proses demokrasi dan mengabaikan kehendak demokrasi rakyat di Tunisia yang bersahabat dan bersaudara.”

“Kami mengutuk inisiatif yang tidak memiliki legitimasi konstitusional dan dukungan publik. Kami percaya demokrasi Tunisia akan muncul lebih kuat dari proses ini,” imbuhnya.

Prancis menyerukan penghormatan terhadap supremasi hukum di Tunisia secepat mungkin dan meminta semua partai politik untuk menahan diri dari kekerasan.

Pemerintah Qatar lewat publikasi yang dirilis kantor berita negara meminta semua pihak dalam krisis politik Tunisia untuk menghindari eskalasi dan bergerak menuju dialog.

"Qatar berharap pihak Tunisia akan mengadopsi jalur dialog untuk mengatasi krisis," QNA mengutip pernyataan Kemenlu Qatar.

Liga Arab, dalam panggilan telepon darurat ke Menlu negeri Tunisia menyerukan kembalinya stabilitas dan ketenangan di negara itu.

Sebuah pernyataan Liga Arab mengatakan menteri luar negeri Tunisia sepenuhnya menjelaskan kepada sekretaris jenderalnya tentang situasi di Tunisia.

“Liga mendesak Tunisia untuk segera melewati fase yang bergejolak saat ini, memulihkan stabilitas dan ketenangan dan kemampuan negara untuk bekerja secara efektif untuk merespons  aspirasi dan rakyat,” kata Liga Arab dalam pernyataannya.

Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan AS prihatin atas situasi di Tunisia pada saat pihak berwenang berusaha menstabilkan ekonomi mereka, di tengah pandemi Covid 19.

“Kami berhubungan di tingkat senior dari Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri dengan para pemimpin Tunisia untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi tersebut,” kata Psaki.

“Kami mendesak ketenangan dan mendukung upaya Tunisia untuk bergerak maju sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi,” lanjutnya.

“Kami akan meminta Departemen Luar Negeri untuk melakukan analisis hukum sebelum membuat keputusan (apakah itu kudeta),” lanjut Psaki.

Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menekankan keinginan kerajaan pada keamanan, stabilitas dan kemakmuran Tunisia.

Di Berlin, juru bicara Kemenlu, Maria Adebahr, mengatakan kepada wartawan Jerman berharap Tunisia akan kembali sesegera mungkin ke tatanan konstitusional.

“Demokrasi telah mengakar di Tunisia sejak 2011”, kata Adebahr, mengacu pada tahun revolusi rakyat yang menggulingkan Zine El Abidine Ben Ali.

“Jerman sangat khawatir,” katanya seraya menambahkan mereka tidak ingin berbicara tentang kudeta.

“Penting untuk kembali ke tatanan konstitusional secepat mungkin,” kata Adebahr.

“Kami pasti akan mencoba untuk membahas (situasi) dengan duta besar Tunisia di Berlin, dan duta besar kami di Tunis siap untuk terlibat dalam diskusi.”

Sementara PBB meminta semua pihak di Tunisia menahan diri, menahan diri dari kekerasan dan memastikan bahwa situasi tetap tenang.

“Semua perselisihan dan ketidaksepakatan harus diselesaikan melalui dialog,” kata juru bicara PBB Farhan Haq.

Haq menolak berkomentar apakah PBB memandang situasi di Tunisia sebagai kudeta atau bukan.(Tribunnews.com/Aljazeera.com/xna)