TRIBUNNEWS.COM - Raja Malaysia pada hari Kamis (29/7/2021) menegur Perdana Menteri Muhyiddin Yassin karena menyesatkan Parlemen mengenai status darurat virus corona, memicu seruan baru bagi pemimpin yang diperangi itu untuk mengundurkan diri.

Dilansir Independent, Muhyiddin memperoleh persetujuan kerajaan untuk mendeklarasikan keadaan darurat pada bulan Januari lalu.

Status darurat memungkinkannya untuk menangguhkan Parlemen dan memerintah dengan peraturan tanpa persetujuan legislatif.

Para kritikus mengecam status darurat itu sebagai tipu muslihat bagi Muhyiddin untuk mempertahankan kekuasaan pada saat mayoritas tipisnya di Parlemen berada dalam bahaya.

Parlemen lalu dibuka kembali Senin (26/7/2021) untuk pertama kalinya tahun ini setelah Muhyiddin menerima tekanan dari raja.

Tetapi pemerintahnya mengatakan sesi khusus parlemen selama lima hari itu hanya akan memberi briefing singkat kepada anggota parlemen tentang pandemi dan tidak ada mosi lain yang akan diizinkan, termasuk debat.

Baca juga: Dokter Kontrak di Malaysia Mogok Kerja, Tuntut Gaji, Hak dan Peluang yang Sama dengan Dokter Tetap

Baca juga: Parlemen Malaysia Dilanjutkan setelah Ditangguhkan 7 Bulan, Tidak Ada Sesi Debat

Di sisi lain, Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, mempermasalahkan pernyataan Menteri Hukum Takiyuddin Hassan kepada Parlemen pada hari Senin bahwa peraturan darurat telah dicabut pada 21 Juli, bukan tanggal 1 Agustus seperti yang dijadwalkan.

Raja mengatakan ia tidak menyetujui pembatalan yang diusulkan itu dan bahwa pernyataan Takiyuddin "tidak akurat dan membingungkan" anggota legislatif.

Sultan Abdullah mengatakan dia telah meminta menteri hukum dan jaksa agung untuk membahas masalah ini di Parlemen, tetapi kecewa karena hal itu tidak dilakukan.

Raja mengatakan langkah tergesa-gesa pemerintah Muhyiddin merupakan penghinaan terhadap supremasi hukum dan mengabaikan fungsi dan kekuasaan raja sebagai kepala negara.

Pernyataan raja langsung memicu kegemparan di Parlemen.

Anggota parlemen oposisi bahkan meneriakkan "pengkhianatan" dan menuntut Muhyiddin mengundurkan diri.

"Pernyataan raja dengan jelas menunjukkan Kabinet yang dipimpin oleh Muhyiddin itu telah melanggar konstitusi, menghina institusi kerajaan dan bahwa Takiyuddin telah dengan sengaja membohongi legislatif," kata pemimpin oposisi Anwar Ibrahim yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin.

Sementara ini, belum ada tanggapan langsung dari Muhyiddin.