TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin pemerintah militer atau junta Myanmar Min Aung Hlaing kembali menjanjikan pemilihan umum (Pemilu) multi-partai baru.

Pernyataan itu ia sampaikan pada Minggu (1/8/2021), yaitu tepat enam bulan setelah pihaknya menggulingkan pemerintahan terpilih, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi, Min Aung Hlaing berjanji bahwa pemerintahannya siap bekerjasama dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Ia juga mengatakan keadaan darurat akan dicabut pada Agustus 2023.

"Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023," kata Min Aung Hlaing sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Baca juga: Setengah Penduduk Myanmar Terancam Terinfeksi Covid-19 dalam Dua Minggu ke Depan

"Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal," sambungnya.

Pengumuman jenderal itu akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun, jauh lebih lama dari waktu awal, yaitu satu tahun, yang diumumkan junta beberapa hari setelah kudeta.

"Myanmar siap menggarap kerja sama ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus ASEAN di Myanmar," kata Min Aung Hlaing.

Militer merebut kekuasaan dari NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Kudeta itu terjadi setelah NLD memenangkan pemilihan yang menurut militer tercemar oleh penipuan.

Baca juga: Inggris: Setengah Penduduk Myanmar Dapat Terinfeksi Covid-19 Dalam Dua Minggu Ke Depan

Kudeta yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing tersebut kemudian menimbulkan aksi demonstrasi di seluruh wilayah Myanmar selama hampir setiap hari.

Adapun pada Minggu (1/8/2021), kelompok-kelompok kecil demonstran berbaris di jalanan.

Para demonstran di kota utara Kale memegang spanduk bertuliskan "kekuatan untuk revolusi" sementara demonstran melepaskan suar pada pawai di ibukota komersial Yangon.

Puluhan ribu pegawai negeri dan pekerja lainnya telah dipecat karena bergabung dalam demonstrasi.

Sebagian dari mereka masih melakukan aksi mogok kerja untuk mendukung kampanye perlawanan sipil nasional.

Baca juga: COVID dan Kudeta: Myanmar Dalam Cengkeraman Krisis Ganda

Rapat ASEAN

Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Senin (2/8/2021) untuk memutuskan utusan khusus yang bakal ditugaskan mengakhiri kekerasan dan memoderatori dialog antara junta dan lawan-lawannya.

PBB, China dan Amerika Serikat, antara lain, telah mengidentifikasi blok Asia Tenggara, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, sebagai yang terbaik untuk memimpin upaya diplomatik untuk memulihkan stabilitas di Myanmar.

Myanmar telah mengalami krisis mematikan karena kudeta, menyebabkan keruntuhkan ekonomi dan ribuan warganya terpaksa mengungsi.

Selain itu, lonjakan infeksi virus corona (Covid-19) telah membuat sistem kesehatan Myanmar kewalahan, memperburuk krisis kemanusiaan dalam sebulan terakhir.

Adapun pencarian utusan khusus dimulai pada bulan April 2021, ketika para pemimpin ASEAN menghasilkan konsensus lima poin untuk mengatasi gejolak di Myanmar.

PBB dan Amerika Serikat sama-sama mendesak ASEAN untuk mempercepat penunjukan utusan khusus dalam beberapa pekan terakhir.

Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof, mengatakan pada Jumat malam bahwa dia berharap keputusan akhir akan dibuat pada Senin (2/8/201`),

Untuk diketahui, Brunei adalah ketua ASEAN tahun ini.

"Tanpa utusan yang memimpin, sangat sulit untuk mengatasi situasi di Myanmar," kata Erywan Yusof.

ASEAN telah sangat terbagi pada utusan itu, dan membahas penunjukan lebih dari satu untuk memecahkan kebuntuan.

Baca juga: Junta Myanmar Klaim Temukan 11 Juta Kecurangan dalam Pemilu 2020 yang Dimenangkan NLD

Baca juga: Sejumlah Rumah di Yangon Myanmar Kibarkan Bendera Kuning untuk Meminta Pertolongan akibat Covid-19

Peran Utusan

Empat sumber diplomatik regional mengatakan Erywan Yusof lebih kemungkinan besar akan menjadi utusan dan dibantu oleh penasihat.

Namun pertemuan pejabat senior ASEAN pada Kamis gagal mencapai kesepakatan, kata mereka.

Seperti halnya sembilan anggota ASEAN lainnya, rezim militer Myanmar harus menyetujui penunjukan tersebut, kata mereka.

Seorang juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang menentang junta militer, Sasa, mengatakan utusan itu harus menempatkan rakyat Myanmar di depan dan di tengah.

"Apa pun yang dapat membantu meringankan penderitaan rakyat dipersilakan," katanya.

Erywan Yusof secara terbuka menegaskan bahwa dia adalah salah satu dari empat kandidat.

Para diplomat mengatakan yang lainnya adalah wakil menteri luar negeri Thailand Weerasak Footrakul, mantan menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.

ASEAN juga akan mengumumkan proposal untuk memberikan bantuan kepada Myanmar, termasuk dukungan untuk memerangi pandemi, kata para diplomat.

Baca artikel lain seputar Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)