Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

6 Bulan Kudeta Myanmar, Junta Janjikan Pemilu, Sebut akan Akhiri Darurat Militer pada Agustus 2023

Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menjanjikan pemilihan umum (Pemilu) ulang dan sebut akan akhiri darurat militer pada Agustus 2023.

6 Bulan Kudeta Myanmar, Junta Janjikan Pemilu, Sebut akan Akhiri Darurat Militer pada Agustus 2023
Ye Aung THU / AFP
Dalam file foto yang diambil pada 19 Juli 2018 ini, Kepala Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar, datang untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan kemerdekaan Myanmar Jenderal Aung San dan delapan orang lainnya yang dibunuh pada tahun 1947, selama sebuah upacara untuk memperingati 71 tahun Hari Martir di Yangon. Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta tak berdarah pada 1 Februari 2021, menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi saat memberlakukan keadaan darurat satu tahun. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin pemerintah militer atau junta Myanmar Min Aung Hlaing kembali menjanjikan pemilihan umum (Pemilu) multi-partai baru.

Pernyataan itu ia sampaikan pada Minggu (1/8/2021), yaitu tepat enam bulan setelah pihaknya menggulingkan pemerintahan terpilih, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi, Min Aung Hlaing berjanji bahwa pemerintahannya siap bekerjasama dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Ia juga mengatakan keadaan darurat akan dicabut pada Agustus 2023.

"Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023," kata Min Aung Hlaing sebagaimana dilansir Channel News Asia.

Baca juga: Setengah Penduduk Myanmar Terancam Terinfeksi Covid-19 dalam Dua Minggu ke Depan

"Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal," sambungnya.

Pengumuman jenderal itu akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun, jauh lebih lama dari waktu awal, yaitu satu tahun, yang diumumkan junta beberapa hari setelah kudeta.

"Myanmar siap menggarap kerja sama ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan Utusan Khusus ASEAN di Myanmar," kata Min Aung Hlaing.

Militer merebut kekuasaan dari NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.

Kudeta itu terjadi setelah NLD memenangkan pemilihan yang menurut militer tercemar oleh penipuan.

Baca juga: Inggris: Setengah Penduduk Myanmar Dapat Terinfeksi Covid-19 Dalam Dua Minggu Ke Depan

Halaman
1234
Penulis: Rica Agustina
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas