Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Taizo Miyagi (53), seorang profesor Universitas Sophia menyoroti hak asasi manusia di Jepang, kritiknya buat negeri Sakura dalam kaitan dengan negara Asia lain seperti Indonesia di jaman Presiden Soeharto. Tulisannya dimuat Nippon.com hari ini (3/8/2021).

"Kediktatoran dan tirani Indonesia dan Korea Selatan, insiden Kim Dae Jung yang mengguncang hubungan Jepang-Korea Selatan, dan insiden Lapangan Tiananmen di China pada tahun 1989. Kami melihat kembali bagaimana diplomasi Jepang menghadapi masalah hak asasi manusia yang muncul di negara-negara Asia setelah perang," tulis Miyagi.

Bagaimana kata hak asasi manusia digunakan di Jepang pascaperang? Melihat melalui database surat kabar, pada tanggal 15 Agustus 1945, hari berakhirnya perang, dalam sebuah artikel yang melaporkan penerimaan Deklarasi Potsdam, tentang Jepang setelah penerimaan penyerahan, "Kebebasan Agama dan Pemikiran dan Hak Asasi Manusia Hormati Ceralbesi" Ini adalah pertama kalinya untuk menyebutkan isi deklarasi (Asahi Shimbun, 15 Agustus 1945).

"Setelah itu, artikel-artikel seperti "berwarna darah" luar biasa "jejak kaki: budaya dan hak asasi manusia dilanggar, penyiksaan yang tak terkatakan" (7 Oktober tahun yang sama) diikuti oleh artikel yang menunjuk pada penindasan hak asasi manusia sebelum dan selama perang. hak di Jepang", "Jepang sedang terburu-buru melakukan demokratisasi di mana-mana, tetapi mengapa tidak ada kritik terhadap ide-ide feodal di dalam negeri?" (Mainichi Shimbun, 14 November 1945) ), saya merasakan nafas awal periode pascaperang."

Secara internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi pada Majelis Umum PBB ke-3 pada bulan Desember 1948. Setelah itu, dibentuklah Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia untuk menjadikan deklarasi tersebut mengikat secara hukum, dan pada tahun 1979, Jepang juga menyatakan “Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Social Rights Covenant)” dan “Civil dan telah meratifikasi  Kovenan Internasional Hak Politik (International Covenant on Civil Rights), dengan beberapa syarat seperti hak mogok PNS.

Di sisi lain, dari perspektif hak asasi manusia, diplomasi Jepang pascaperang telah dipertanyakan dalam kaitannya dengan negara-negara Asia selama Perang Dingin.

"Contoh tipikal adalah tanggapan terhadap Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia pada pertengahan 1960-an ketika pemerintahan Soeharto dilantik, dan Korea Selatan berada di bawah pemerintahan Park Chung-hee pada 1970-an, merupakan perwakilan dari "sistem pembangunan".

Pertama-tama, di Indonesia, Presiden Soekarno, yang membacakan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 dan menjadi "founding father", berkembang pesat pada pertengahan 1960-an, menganjurkan "poros Beijing-Jakarta" bekerja sama dengan Cina, dan didominasi oleh kekuatan yang ada.PBB juga mundur sebagaimana adanya.

Jepang membangun hubungan yang mendalam dengan Soekarno setelah reparasi perang, dan kehadiran Dewi, istri  Soekarno dari Jepang, juga berfokus untuk mengembalikan Soekarno ke rute moderat sebagai pipa.

Namun, karena upaya kudeta pada musim gugur 1965, rezim Soekarno runtuh karena insiden 30 September, dan Letnan Jenderal Soeharto, yang menekan kudeta, mengambil alih.

"Dalam prosesnya, terjadi pembantaian 3 juta anggota partai, 8,5 juta simpatisan, dan pejabat Partai Komunis Indonesia, yang sesumbar skala terbesar di blok non-komunis," tulis Miyagi lagi.

Militer telah mendukung serangan terhadap pasukan komunis oleh kaum konservatif yang telah lama berkonflik dengan Partai Komunis atas pembebasan lahan pertanian, dan militer memperkirakan bahwa 600.000 orang tewas, "salah satu genosida terburuk di abad ke-20. " (Laporan CIA AS).

Menurut dokumen internal Kementerian Luar Negeri Jepang, "(Pasukan anti-komunis) pengepungan dan penyerangan, dan pembakaran dan pembunuhan oleh orang-orang dilakukan, dan desa dilaporkan hampir dimusnahkan dan 7.000 korban" ( Catatan diplomatik Kementerian Luar Negeri Jepang) Sebuah laporan yang jelas tercatat.