Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan kalau pernyataan bersama ASEAN (ASEAN JOINT COMMUNIQUÉ) bukan pengakuan terhadap kepemimpinan junta militer Myanmar.

Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemlu RI, Sidharto Suryodipuro menegaskan ASEAN JOINT COMMUNIQUÉ maupun sejumlah pertemuan tingkat menteri ASEAN (AMM) yang berlangsung hingga 6 Agustus mendatang tidak dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap junta.

“Saya sampaikan juga bahwa JOINT COMMUNIQUÉ atau AMM tidak bisa dilihat sebagai pengakuan terhadap junta militer,” kata Sidharto pada konferensi pers hari Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Menlu Brunei Erywan Yusof Dipilih sebagai Utusan Khusus ASEAN untuk Bantu Akhiri Krisis di Myanmar

Ia menjelaskan, berbeda dari AMM yang telah berlangsung sebelumnya, dimana paragraf pembuka dimulai dengan kata-kata “We all minister”, sejak kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021  setiap dokumen di AMM selalu dimulai dengan kata “The meeting”.

“Jadi tidak ada bentuk pengakuan, minimal pengakuan formal terhadap status kehadiran para Menteri (yang hadir),” ujarnya.

Pada Rabu ini, Menteri luar negeri (Menlu) kedua Brunei, Erywan Yusof secara resmi ditunjuk sebagai utusan khusus atau special envoy ASEAN untuk memediasi konflik yang terjadi di Myanmar.

Pengesahan ASEAN JOINT COMMUNIQUÉ yang disahkan sekitar jam 13.00 WIB.

Special envoy akan segera memulai kerjanya, dan akan diberikan akses penuh kepada semua pihak di Myanmar.

Dirjen Sidharto mengatakan special envoy akan melapor di pertemuan tingkat Menlu pada pertemuan di bulan September.

Sebelumnya pada bulan April, para pemimpin negara-negara yang membentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu setuju untuk mengirim utusan khusus ke Myanmar yang menjadi salah satu bagian dari "lima poin konsensus" yang disepakati.

Para menteri luar negeri kembali membahas masalah utusan khusus tersebut pada hari Senin, tetapi tidak ada penunjukan yang dibuat karena menunggu persetujuan pihak Myanmar.

Myanmar akhirnya mengkonfirmasi persetujuannya dalam pertemuan hari Rabu (4/8/2021) itu.

Brunei adalah negara ketua saat ini dari 10-anggota negara ASEAN yang terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

“Ini adalah kesepakatan semua anggota ASEAN tanpa terkecuali. Yang terpenting adalah adanya rumusan yang konkrit dan langsung tentang penerimaan (persetujuan) dari pihak Myanmar terkait 5 poin konsensus ALM April lalu,” ujarnya.