TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tetap pada pendirian  untuk tidak mundur dan tidak mengorbankan prinsipnya dan tidak tunduk pada tuntutan tak mendasar.

Dalam pidato khususnya Rabu (4/8/2021), Muhyiddin membantah tuduhan bahwa ia telah melakukan makar terhadap Sultan Abdullah Mustafa Billah Shah terkait pencabutan keadaan darurat baru-baru ini.

Dia mengatakan tindakannya adalah untuk menjaga supremasi Konstitusi dan membela institusi Monarki Konstitusional.

“Saya tidak akan mengorbankan prinsip saya dan melanggar sumpah jabatan saya untuk memenuhi semua tugas dengan jujur, untuk mengabdikan kesetiaan saya kepada Raja dan bangsa serta untuk melestarikan, melindungi dan membela Monarki Konstitusional,” katanya, seperti dilansir dari New Strait Times.

Ia mengatakan, sangat mengetahui pihak oposisi kurang senang dengan desakannya untuk tidak memenuhi beberapa tuntutan mereka.

Baca juga: Mahathir dan Anwar Ibrahim Bersatu Pimpin Protes Menuntut Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Mundur

Baca juga: Diminta Mundur oleh UMNO, PM Muhyiddin Kini Dapat Dukungan Penuh dari Kabinet Malaysia

"Ini termasuk mendesak saya untuk campur tangan dalam urusan pengadilan untuk membebaskan beberapa orang yang diadili karena tindak pidana," katanya.

Beberapa anggota parlemen UMNO termasuk presidennya, Dr Ahmad Zahid Hamidi saat ini menghadapi tuntutan pidana.

Zahid menghadapi total 47 dakwaan, termasuk 12 untuk CBT, delapan untuk korupsi dan 27 untuk pencucian uang yang melibatkan dana Yayasan Akalbudi.

Zahid, yang juga anggota parlemen Bagan Datuk, kemarin mengumumkan penarikan dukungan Umno untuk Muhyiddin dan pemerintah bersama dengan 11 anggota parlemen UMNO lainnya.

Ia mengklaim langkah itu membuktikan perdana menteri telah kehilangan mayoritasnya.

Baca juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin di Bawah Tekanan untuk Mundur setelah Teguran Keras dari Raja

Baca juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin Telah Umumkan Lockdown Total Mulai Juni 2021

Zahid mengatakan dia dan anggota partainya tidak bisa menerima pembangkangan Muhyiddin terhadap Raja.

Hal ini terkait dengan pernyataan Menteri di Departemen Perdana Menteri (Parlemen dan Hukum) Takiyuddin Hassan di Dewan Rakyat pada 26 Juli bahwa peraturan darurat telah dicabut pada 21 Juli.

Pernyataan Takiyuddin membuat Raja mengeluarkan pernyataan bahwa dengan pernyataan tersebut karena Raja belum memberikan persetujuannya bagi pencabutan keadaan darurat.

Menanggapi pernyataan Raja yang menggambarkan tindakan pemerintah tidak konstitusional, kantor Muhyiddin mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, Putrajaya telah mengikuti semua prosedur yang tepat yang diatur oleh Konstitusi Federal.