TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menawarkan serangkaian kesepakatan kepada pihak oposisi pada dalam upaya untuk mencegah kekalahannya dalam mosi tidak percaya yang akan digelar bulan depan, The Straits Times melaporkan.

Muhyiddin bersikeras tidak akan mundur meskipun keraguan muncul atas legitimasinya sebagai Perdana Menteri serta status Perikatan Nasional (PN) sebagai pemerintah yang berkuasa.

"Kabinet setuju kami akan berdiskusi dengan para pemimpin partai lain di luar PN untuk meloloskan mosi percaya Perdana Menteri di Parlemen," kata Muhyiddin dalam pidatonya pada Jumat (13/8/2021) malam.

"Mosi kepercayaan ini hanya bisa disahkan dengan dukungan bipartisan," tambahnya.

Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan dia memilih untuk tidak mengundurkan diri karena tidak ada anggota parlemen lain yang dapat membuktikan bahwa mereka memiliki dukungan mayoritas parlemen.

Baca juga: PM Muhyiddin Yassin Yakin 80% Populasi Malaysia akan Capai Vaksinasi Penuh pada Akhir Oktober

Baca juga: Malaysia Berikan Kelonggaran Pembatasan Covid-19 untuk Warga yang Sudah Divaksinasi Penuh

"Jika saya mengundurkan diri sekarang, menurut Konstitusi Federal, seluruh Kabinet harus mengundurkan diri juga. Artinya pemerintah PN akan tumbang," ujarnya.

"Karena tidak ada anggota parlemen lain yang memiliki mayoritas saat ini, perdana menteri tidak dapat ditunjuk, menurut Konstitusi Federal."

"Jika PM tidak dapat diangkat, maka Kabinet tidak dapat diangkat dan pemerintahan baru tidak dapat dibentuk."

"Apa yang akan terjadi jika krisis politik berlanjut... Siapa yang akan memastikan program vaksinasi berjalan sesuai jadwal?," ujar Muhyiddin.

Jika ia memenangkan mosi percaya dengan mayoritas dua pertiga, Muhyiddin berjanji untuk menerapkan reformasi.

Reformasi yang dimaksud di antaranya membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi dua periode dan mengajukan undang-undang anti-pelompatan partai agar anggota parlemen terpilihtidak bisa beralih pihak.

Muhyiddin juga mengatakan pemerintah akan mengajukan amandemen undang-undang untuk menerapkan usia pemilih yang lebih rendah yaitu 18 tahun.

Ia juga akan mengadakan pemilihan umum pada akhir Juli tahun depan, tergantung pada situasi pandemi.

Muhyiddin mengatakan mosi percaya akan memungkinkan pemerintah untuk tetap berfungsi sampai ada pemilihan berikutnya.