Dia menambahkan pemimpin oposisi akan diberikan semua fasilitas yang mirip dengan pangkat menteri senior.

Selain itu, dana Covid-19 untuk memerangi pandemi akan ditingkatkan dari RM65 miliar (Rp220 Triliun) menjadi RM110 miliar (Rp372 Triliun).

Pemerintahan Muhyiddin Tetapkan Tanggal untuk Mosi Tidak Percaya, Abaikan Seruan Digelar Lebih Cepat

Sehari sebelumnya, pemerintahan Muhyiddin Yassin pada Kamis (12/8/2021) mengumumkan mosi kepercayaan akan digelar 7 September mendatang, meski Raja Malaysia menyerukan agar pertemuan digelar lebih cepat.

Rabu (11/8/2021), beberapa kelompok media lokal melaporkan, Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah mendesak Muhyiddin untuk mengadakan mosi percaya menjelang sesi parlemen reguler, yang akan dimulai 6 September.

Mengutip eurasiareview.com, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Saifuddin Abdullah mengumumkan tanggal untuk pemungutan suara pertama yang dapat menentukan nasib pemerintahan Muhyiddin yang baru berlangsung 17 bulan itu.

Namun, Saifuddin Abdullah tidak mengomentari laporan, raja telah mendesak pemungutan suara dilakukan pada minggu ketiga Agustus.

Baca juga: Mantan PM Malaysia Najib Razak Sebut Dukungan Parlemen untuk Muhyiddin Kurang dari 100

"Untuk saat ini, itu adalah tanggal dan pemberitahuan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun untuk diadakan pada 7 September," kata Saifuddin dalam konferensi pers virtual.

"Perdana Menteri sadar akan pentingnya pemungutan suara, dan dia juga memahami bahwa ada orang yang menginginkan pemungutan suara ini diadakan lebih cepat dari September."

"Setahu saya tanggal resminya masih 7 September," kata menteri tersebut.

Ketika ditanya apakah kabinet membahas kemungkinan mosi tidak percaya diadakan lebih awal dari September, Saifuddin mengatakan 'ada banyak kemungkinan dalam politik, namun tanggal resminya adalah 7 September.'

Hampir semua partai oposisi mengatakan, Muhyiddin harus mengundurkan diri atau mengadakan sidang parlemen darurat untuk mengadakan mosi tidak percaya.

Raja Malaysia pada 29 Juli lalu sempat menegur pemerintah Muhyiddin karena diduga menyesatkan legislatif.

Cengkeraman Muhyiddin yang sudah lemah di Parlemen kini semakin melemah setelah Organisasi Nasional Melayu Bersatu – partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa – mengklaim bahwa cukup banyak anggota parlemennya yang telah menarik dukungan untuk Muhyiddin, memaksanya turun dari kekuasaan.