Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Uighur Masih Menderita, KOI dan DPR Diminta Ajukan Nota Keberatan Olimpiade Musim Dingin di Beijing

KOI diminta mengajukan nota keberatan gelaran Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, sebelum China menyetop pelanggaran HAM pada muslim Uighur.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Uighur Masih Menderita, KOI dan DPR Diminta Ajukan Nota Keberatan Olimpiade Musim Dingin di Beijing
Tribunnews/Herudin
Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta Pusat, Kamis (25/3/2021). Demonstrasi dilakukan untuk menekan pemerintah China menghentikan kekerasan terhadap etnis Uighur di Xinjiang, China. Dalam aksinya, demonstran menyebut pemerintah China melakukan penyiksaan dan genosida terhadap muslim Uighur di kamp konsentrasi re-edukasi. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Rimbo Bugis meminta Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengajukan nota keberatan gelaran Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, sebelum China menyetop aktivitas pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur.

Rimbo menilai KOI punya peran signifikan untuk menyetop pelanggaran HAM di Xinjiang.

Mengingat mereka berhasil membawa Indonesia ke peringkat 40 besar dunia di ajang Olimpiade 2020 Tokyo kemarin.

"KOI seyogianya dapat menekan International Olympic Committee (IOC) untuk mempertimbangkan kembali China sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Dingin sebelum negeri panda tersebut menghentikan aksi dan kegiatan genosida di Xinjiang," kata Rimbo Bugis dalam keterangannya, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Menlu AS Janji Akhiri Genosida di Xinjiang pada Penyintas Kekerasan dari Etnis Uighur

DPP IMM juga turut meminta DPR RI mengikuti jejak parlemen Amerika Serikat yang menyerukan negara dunia boikot Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, sebelum kejahatan kemanusiaan di Xinjiang berhenti.

Indonesia dinilai wajar aktif dan reaktif terhadap permasalahan kemanusiaan di Xinjiang, lantaran juga pernah mengalami kondisi serupa seperti etnis Uighur pada masa penjajahan dulu.

Baca juga: Kritisi Pidato Kenegaraan, Ketua DPP PKS: Benahi Komunikasi Publik 

Baca juga: Giliran Warga Bukit Duri Tebet yang Kibarkan Bendera Palestina Jelang HUT RI

Apalagi permasalahan tersebut bukan sebatas soal etnis atau agama minoritas, tapi lebih kepada global kemanusiaan.

Berita Rekomendasi

"Parlemen kita harus lebih aktif berperan seperti Parlemen AS yang menganggap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan China, bukan persoalan etnis atau agama minoritas semata, melainkan persoalan global kemanusiaan," tegas dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas