TRIBUNNEWS.COM - Taliban mengatakan tengah menyusun pemerintahan sementara yang inklusif di Afghanistan.

Sumber-sumber Taliban mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan mencakup para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku di negara itu.

Sejumlah sumber mengatakan, hampir selusin nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru.

Namun tidak dijelaskan berapa lama durasi pemerintahan sementara itu nantinya.

Keragaman etnis Afghanistan telah menjadi pusat politik dan konflik di negara itu, dengan tidak ada satu pun kelompok etnis yang mencapai mayoritas yang menentukan di negara berpenduduk 40 juta orang itu.

Baca juga: KESAKSIAN Korban Ledakan Kembar di Bandara Kabul: Hari Ini Saya Melihat Kiamat

Baca juga: Taliban Tunjuk Mohammad Idris Jadi Gubernur Bank Sentral Afghanistan, Berikut Profilnya

Pashtun adalah kelompok etnis terbesar di Afghanistan, membentuk lebih dari 42 persen populasi.

Etnis ini Muslim Sunni yang didominasi berbicara bahasa Pashto dan telah mendominasi politik Afghanistan sejak abad ke-18.

Sumber-sumber Taliban juga mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah sementara akan memiliki "amir-ul mukmineen" (panglima yang beriman) untuk memimpin Emirat Islam Afghanistan.

Mereka mengatakan dewan kepemimpinan tertinggi telah dibentuk untuk memutuskan bentuk pemerintahan masa depan dan menominasikan menteri.

Kementerian-kementerian utama yang dicalonkan termasuk kehakiman, keamanan dalam negeri, pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, informasi, dan penugasan khusus untuk urusan Kabul.

Baca juga: ISIS-K Lakukan Bom Bunuh Diri di Bandara Kabul dan Musuhi Taliban, Seberapa Berbahaya Mereka?

Baca juga: Jenderal Afghanistan Sebut Trump, Biden, dan Ashraf Ghani Pengkhianat, Ini Sosoknya

Sumber tersebut mengatakan, pendiri Taliban Mullah Baradar berada di ibu kota Kabul.

Sementara Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar, telah melakukan perjalanan dari Kandahar untuk konsultasi awal mengenai pembentukan pemerintah.

Juga disebutkan bahwa kelompok tersebut ingin membawa wajah-wajah baru ke dalam pemerintahan, termasuk putra-putra pemimpin suku Tajik dan Uzbekistan.

Mereka mengatakan Amerika Serikat telah bersikeras untuk membawa beberapa anggota dari pemerintah yang lama, termasuk mantan Presiden Hamid Karzai dan mantan Kepala Dewan Tinggi Afghanistan untuk Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah.