Rencana tentang pembentukan pemerintah sementara di Afghanistan muncul saat Kabul diguncang dua bom di luar bandara Kabul pada Kamis (26/8/2021) malam.

Baca juga: Taliban Janji Tidak Akan Ada Balas Dendam, Warga Tinggalkan Ibu Kota Kabul

Baca juga: Taliban Peringatkan Konsekuensi Jika Pendudukan AS di Afghanistan Diperpanjang

Serangan kembar yang diklaim oleh ISIL-K, afiliasi ISIL di Afghanistan, menewaskan sedikitnya 110 orang, termasuk 28 anggota Taliban dan 13 tentara AS.

Sumber Taliban lainnya mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu tetap berkomitmen pada perjanjian Doha 2020 yang ditandatangani dengan AS. Di antara kesepakatan perundingan itu adalah tidak mengizinkan tanah Afghanistan digunakan untuk melancarkan serangan teror.

Tentang hak-hak perempuan, sumber tersebut mengatakan, perempuan akan diizinkan bekerja di berbagai badan pemerintah seperti yang mereka lakukan di pemerintahan sebelumnya, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

Juga dikatakan, pengadilan khusus akan dibentuk di tingkat lokal untuk memerangi korupsi dan memberi contoh pejabat yang korup.

Sumber Taliban mengatakan upaya sedang dilakukan untuk menghilangkan barikade dan penghalang jalan yang tidak perlu di kota-kota, dan bahwa pasukannya di pos pemeriksaan telah diminta untuk bersikap sopan dan santun.

Baca juga: Taliban Janji Hormati Hak-Hak Perempuan: Wajib Pakai Jilbab, Tidak Harus Burqa

Baca juga: Menlu RI Temui Perwakilan Khusus AS untuk Afghanistan Hingga Kunjungi Kantor Taliban di Doha

Sumber itu mengatakan pemerintah sementara Taliban merencanakan tarif tunggal yang akan berlaku untuk membawa barang ke negara itu, dari titik masuk ke tujuan. (Tribunnews.com/Aljazeera/Hasanah Samhudi)