Pakistan, kata Akram, berharap para pemimpin Taliban akan mendengarkan pihaknya dalam upaya mereka membentuk pemerintahan yang inklusif. Pakistan juga mengingatkan agar semua kelompok etnis dan minoritas terwakili, seperti etnis Tajik, Hazara dan Muslim Syiah.

“Saya pikir jika mereka bertanggung jawab, mereka akan melihat kebijaksanaan pemerintahan inklusif, dan mudah-mudahan, kita akan memiliki pemerintahan yang benar-benar dapat membawa perdamaian ke negara ini,” katanya dalam wawancara virtual dari Jenewa.

Di bawah pemerintahan Taliban sebelumnya, dari tahun 1996 hingga 2001, perempuan tidak diizinkan pergi ke sekolah, bekerja di luar rumah atau meninggalkan rumah mereka tanpa pendamping laki-laki.

Setelah Taliban digulingkan pada tahun 2001, kaum perempuan Afghanistan memiliki akses pada pendidikan.

Lebih dari itu, perempuan Afghanistan selama 20 tahun terakhir juga semakin melangkah ke posisi yang kuat dalam pemerintahan, bisnis, kesehatan dan pendidikan.

Sumber: Kompas.TV/Kompas.com/AP/Reuters