TRIBUNNEWS.COM, KABUL - Pemerintahan baru Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban kabarnya pecah jadi dua?

Salah satu pendiri Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar disebut akan memimpin pemerintahan baru Afghanistan.

Namun Pemimpin Tertinggi Talibanl lainnya yakni Haibatullah Akhunzada juga disebut-sebut yang akan memimpin pemerintahan baru Afghanistan.

Dalam dua hari terakhir beberapa media memberitakan kedua orang penting di Taliban ini akan memimpin pemerintahan yang baru.

Kabar mengenai Mullah Abdul Ghani Baradar yang akan memimpin Afghanistan disampaikan oleh tiga sumber berbeda, yang berasal dari internal milisi, seperti diberitakan Reuters  pada Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Pejabat Senior Taliban: Wanita Tidak Dimasukkan ke Pemerintahan Baru Afghanistan

Mullah Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, pendiri Taliban lainnya, dan Sher Mohammad Abbas Stanekzai akan menjadi pejabat senior.

Jika kabar itu benar, maka penunjukan Mullah Abdul Ghani Baradar akan mementahkan pernyataan Anamullah Samangani, pejabat di komisi kebudayaan milisi.

Diwartakan India.com. Samangani menyebut Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhunzada akan memimpin pemerintahan baru Afghanistan.

Pada Kamis (2/9/2021), Samangani menjelaskan konsultasi untuk membentuk pemerintahan sudah dirampungkan, termasuk siapa saja menterinya.

Samangani menyatakan bahwa pemerintahan yang akan mereka bentuk akan menjadi sebuah contoh bagi rakyat Afghanistan.

"Tidak diragukan lagi mengenai sosok Komandan Orang Beriman (Akhunzada). Dia akan memimpin mereka semua," ujar dia.

 Wanita Dikecualikan

Pengumuman pemerintahan baru Afghanistan akan dilakukan pada Jumat (3/9/2021) sore waktu setempat, kata dua sumber Taliban kepada AFP.

Para penguasa baru telah berjanji untuk lebih akomodatif dibanding saat mereka berkuasa dari 1996 hingga 2001.

Saat itu rezim masih terkenal karena interpretasinya yang brutal dan keras akan hukum Islam, termasuk perlakuan terhadap perempuan yang dilarang sekolah, bekerja, dan tidak bisa bebas bergerak.

Saat ini semua mata tertuju pada Taliban. Apakah mereka dapat menghadirkan kabinet yang mampu mengelola ekonomi negara yang terpuruk dan menepati janji akan pemerintahan yang lebih inklusif.

Spekulasi tentang susunan pemerintahan baru tersebar luas.

Meski begitu, seorang pejabat senior mengatakan bahwa perempuan tidak mungkin dimasukkan.

Seorang juru bicara Taliban di Twitter menulis pada Jumat (3/9/2021) pagi bahwa Kementerian Luar Negeri China telah berjanji untuk tetap membuka kedutaan besarnya di Afghanistan, dan berjanji meningkatkan hubungan juga bantuan kemanusiaan.

Perempuan menuntut hak-hak dasar

Di kota barat Herat, sekitar 50 perempuan turun ke jalan pada Kamis (2/9/2021) menuntut hak untuk bekerja dan memprotes kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan baru.

"Adalah hak kami untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan keamanan," teriak para demonstran, kata seorang wartawan AFP yang menyaksikan protes tersebut.

"Kami tidak takut, kami bersatu," tambah mereka.

Herat adalah kota yang relatif kosmopolitan di jalan sutra kuno dekat perbatasan Iran.

Kota tersebut adalah salah satu daerah yang lumayan makmur di Afghanistan. Anak-anak perempuan di Herat pun telah kembali ke sekolah.

Salah satu penyelenggara aksi protes, Basira Taheri, mengatakan kepada AFP bahwa dia ingin Taliban memasukkan perempuan ke dalam kabinet baru.

"Kami ingin Taliban mengadakan konsultasi dengan kami," kata Taheri. "Kami tidak melihat ada wanita dalam pertemuan mereka."

Sumber: Kompas.com/Kompas/TV/Reuters/India.com