TRIBUNNEWS.COM - Diplomat Brunei Darussalam, Erywan Yusof, yang ditunjuk ASEAN menjadi utusan khusus untuk mengatasi krisis di Myanmar, menemui pemerintah militer atau junta, Sabtu (4/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Erywan Yusof bernegosiasi dengan militer mengenai persyaratan kunjungan ke negara itu.

Erywan Yusof juga mencari akses untuk bertemu dengan pemimpin pemerintahan yang dikudeta, Aung San Suu Kyi.

Dikutip dari CNA, Erywan Yusof mengatakan, ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan dia ke Myanmar.

Namun, sebelum melakukan kunjungan itu, Erywan Yusof memerlukan jaminan.

Baca juga: Tak Segera Akhiri Kekerasan, Inggris Jatuhkan Sanksi Baru kepada Junta Myanmar, Bekukan Aset Taipan

Dia juga harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukannya, dan apa saja hal dilarang dilakukannya.

"Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Tapi saya pikir sebelum semua itu, saya perlu memiliki jaminan," kata Erywan Yusof.

"Saya harus dapat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang akan mereka izinkan untuk saya lakukan ketika saya berkunjung," tambahnya.

Adapun mengenai pertemuannya dengan Aung San Suu Kyi, pihak ASEAN teleh meminta untuk mencari akses ke Aung San Suu Kyi.

Permintaan itu telah diajukan ke Dewan Administrasi Negara, yang diketuai oleh pemimpin junta Min Aung Hlaing, kata Erywan Yusof.

Baca juga: RI Beri Bantuan Kemanusiaan Sebesar USD 200.000 bagi Rakyat Myanmar

Untuk diketahui, ASEAN telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan yang meletus di Myanmar setelah kudeta militer 1 Februari 2021.

ASEAN juga telah membuka dialog antara penguasa militer dan lawan-lawan mereka.

ASEAN menugaskan Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri kedua Brunei, pada bulan lalu untuk memimpin upaya ini.

Militer mengambil alih pemerintahan setelah menuduh penyimpangan dalam pemilihan yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi pada November 2020.