Inggris sebelumnya telah memberlakukan sanksi terhadap individu dan entitas di Myanmar setelah kudeta.

Sanksi tersebut diberikan kepada Myanmar Gems Enterprise, Myanmar Economic Corporation dan konglomerat terkait militer lainnya yang disebut Myanmar Economic Holdings Ltd.

Baca juga: Militer Myanmar Tangkap 2 Jurnalis yang Dianggap Sebarkan Informasi Palsu dan Hasut Warga untuk Demo

Pada bulan Juli, Amerika Serikat juga memberikan sanksi kepada Menteri Informasi Myanmar Chit Naing, Menteri Investasi Aung Naing Oo, Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Myint Kyaing, dan Thet Thet Khine.

Kemudian menteri kesejahteraan sosial, bantuan dan pemukiman kembali, serta tiga anggota Dewan Administratif Negara yang kuat dan keluarga mereka, yang terkait dengan kudeta militer.

Sebagai informasi, pengambilalihan kekauasaan oleh militer bulan Februari sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 1.045 orang, menurut kelompok hak asasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Lebih dari 6.000 orang juga saat ini ditahan karena menentang penguasa militer.

Sementara itu, protes terus berlanjut di seluruh negeri untuk menuntut pemulihan demokrasi.

Di wilayah Sagaing, ratusan orang melakukan demonstrasi pada Kamis malam, sedangkan sekelompok biksu di Mandalay menyerukan segera diakhirinya penindasan militer.

Baca berita lain seputar Krisis Myanmar

(Tribunnews.com/Rica Agustina)