WHO: Ratusan Pusat Kesehatan di Afghanistan Terancam Ditutup
Ratusan fasilitas medis di Afghanistan terancam ditutup karena donor dari negara Barat yang selama ini membiayai mereka kini dilarang.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Taliban menyatakan siap mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan. Namun Presiden AS Joe Biden menegaskan, Amerika Serikat belum akan mengakui Taliban sebagai pemerintah baru di Afghanistan.
Biden yang baru masuk kantor lagi Senin kemarin mengatakan ia tidak akan langsung mengakui pemerintahan Taliban. Ia menekankan pada ketidakpastian negara itu nantinya.
“Itu masih jauh, jauh sekali,” ujar Biden kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (6/9/2021), seperti dilansir dari Sputniknews.
Biden menegaskan apa yang sudah disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki minggu lalu.
“Gedung Putih Biden tidak terburu-buru untuk mengakui Taliban dalam peran seperti itu,” ujar Psaki.
Baca juga: Pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada Bakal Jadi Otoritas Tertinggi Afghanistan, Ini Profilnya
Baca juga: Perlawanan Afghanistan: Pakistan Bantu Taliban di Panjshir, Beri Dukungan Udara
"Itu akan sangat tergantung pada perilaku [Taliban], dan apakah mereka memenuhi harapan masyarakat internasional," jelas Psaki.
Biden berbicara ketika Juru Bicara Taliban Ahmadullah Muttaqi mengungkapkan bahwa kelompok itu telah menyelesaikan garis besar pemerintahan barunya dan akan segera mengumumkannya secara resmi.
Namun juru bicara tidak merinci apakah Abdul Ghani Baradar, pemimpin kantor politik Taliban, akan memimpin pemerintahan baru.
Sebelumnya pernyataan juru bicara lainnya, Zahibullah Mujahid, menyebutkan bahwa konstitusi Afghanistan akan direvisi atau diubah di bawah pemerintahan baru.
Sejauh ini, mayoritas pemimpin dunia belum mengakui Taliban sebagai peemrintah resmi di Afghanistan.
Baca juga: Taliban Susun Pemerintahan Sementara di Afghanistan, Mencakup Pemimpin Semua Etnis dan Suku
Baca juga: Joe Biden Sempat Telepon Ashraf Ghani sebelum Taliban Berkuasa: Kami akan Terus Beri Bantuan
Mayoritas mereka mengatakan menunggu sikap Taliban dalam memenuhi komitmennya.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod mengatakan kepada lembaga penyiaran nasional bahwa negaranya tidak akan mengakui pemerintah Taliban.
Ini merupakan pernyataan pertama dari negara Barat yang terlibat dalam intervensi 20 tahun pimpinan AS di Afghanistan.
Sebelum Taliban menguasai Afghanistan akhir Agustus lalu dan dan saat invasi AS pada 2001, hanya tiga negara yang mengakui Taliban sebagai badan pemerintahan. Mereka adalah Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
