Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Pernyataan Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan yang menuduh negara saingannya, India telah 'memerintahkan aksi teror' terhadap kaum Muslim di India, telah mendapatkan 'serangan balik' dan teguran keras.

Khan memang menyampaikan hal itu di hadapan para negara peserta sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk India yang 'meradang' mendengar tudingan seperti itu.

Pakistan memang secara rutin terus mencela India di dunia internasional.

Namun dalam pidato Khan yang disampaikan melalui video pada agenda UNGA yang digelar PBB karena terkendala pandemi virus corona (Covid-19), pernyataannya sangat mencolok.

Baca juga: 2 Tentara India Tewas dalam Baku Tembak di Kashmir

Karena ia menuduh Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi berencana untuk 'membersihkan India dari keyakinan tertentu'.

Dikutip dari laman Al Jazeera, Minggu (26/9/2021), dalam pidato yang direkam sebelumnya dan ditayangkan pada malam hari waktu AS, Khan 'menyentuh' berbagai topik yang mencakup Islamofobia global, serta perubahan iklim dan penjarahan di negara berkembang yang dilakukan oleh elit korup mereka.

Namun ia menggarisbawahi 'kata-katanya yang paling ekstrem' untuk India.

Sekali lagi, Khan menyebut pemerintah nasionalis era Modi sebagai 'fasis'.

"Bentuk Islamofobia terburuk dan paling luas saat ini menguasai India. Ideologi yang dipenuhi kebencian, yang disebarkan oleh rezim RSS-BJP fasis, telah melepaskan ketakutan dan kekerasan terhadap komunitas Muslim India yang berjumlah 200 juta orang," kata Khan dalam pidatonya.

Baca juga: PM India Narendra Modi Disebut Pilih Bangun Rumah Baru saat Warganya Terpuruk karena Covid-19

Khan mengacu pada Partai Bharatiya Janata Modi dan Rashtriya Swayamsevak Sangh yang berafiliasi.

Ini merupakan sebuah gerakan revivalis berusia seabad dengan komponen paramiliter.

Perlu diketahui, di bawah pemerintahan Modi, India telah mencabut otonomi Kashmir, satu-satunya wilayah yang memiliki penduduk mayoritas Muslim di negara itu.

Langkah ini didorong melalui undang-undang kewarganegaraan yang disebut oleh para kritikus sebagai tindakan diskriminatif.