Perlu diketahui, meningkatkan atau menangguhkan plafon utang, tidak secara otomatis mengizinkan pengeluaran bagi pemerintah baru, melainkan hanya memungkinkan Departemen Keuangan untuk melunasi utang serta pembayaran bunga hasil pengeluaran sebelumnya.

Yellen dan Ekonom lainnya pun membandingkan proses tersebut dengan kenaikan batas pinjaman kartu kredit.

Bahkan jika pemerintahan Biden tidak mengeluarkan pengeluaran baru pun, anggota parlemen masih perlu menyetujui penangguhan atau peningkatan batas untuk memungkinkan Departemen Keuangan melunasi tagihan negara.

Namun dengan Demokrat bergegas untuk memangkas kembali tagihan jaring pengaman sosial 3,5 triliun dolar AS mereka, beberapa anggota Partai Republik akhirnya menyamakan suara dengan menaikkan plafon sebagai dukungan implisit dari inisiatif itu.

"Demokrat ingin Partai Republik menaikkan pagu utang lebih tinggi daripada yang seharusnya diperlukan untuk membayar pengeluaran mereka sebesar 3,5 hingga 5 triliun dolar AS," kata Senator Republik dari negara bagian Pennsylvania, McConnell dalam sebuah cuitannya di Twitter pada Selasa waktu setempat.

Menurutnya, jika kegagalan menaikkan pagu utang dianggap sebagai bencana seperti yang dikatakan Demokrat, mereka akan menggunakan mekanisme yang sama dengan yang digunakan saat ini untuk memajukan pajak dan pengeluaran mereka demi menaikkan pagu utang.

Sedangkan Demokrat berpendapat, meningkatkan batas harus menjadi upaya bipartisan dan mencatat bahwa mereka mendukung kenaikan hingga mencapai batas yang pernah disepakati di bawah pemerintahan Trump.

Partai tersebut juga berhati-hati dalam menyetujui untuk memasukkan plafon utang dalam RUU rekonsiliasi mereka.

Schumer mengatakan kepada rekan-rekannya di Demokrat dalam sebuah surat pada Senin kemarin bahwa tagihan plafon utang itu akan diupayakan untuk lolos sebelum akhir minggu ini.

"Biar saya jelaskan tentang tugas di hadapan kita, kita harus mendapatkan tagihan ke meja Presiden yang menangani batas utang pada akhir minggu. Kita tidak memiliki kemewahan untuk menunggu hingga 18 Oktober, karena merupakan tanggung jawab kita untuk meyakinkan kembali kepada dunia bahwa Amerika Serikat memenuhi kewajiban secara tepat waktu," tulis Schumer.