Joe Biden Dorong Kongres AS Naikkan Batas Utang dan Minta Partai Republik untuk Menyingkir
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengecam partai Republik atas apa yang ia anggap sebagai perilaku munafik.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyalahkan Partai Republik karena menghalangi upaya pemerintah untuk menaikkan atau menangguhkan batas pinjaman AS serta mencegah risiko gagal bayar (default) pertama yang tentu saja berbahaya pada utang nasional.
Biden mengecam partai tersebut atas apa yang ia anggap sebagai perilaku munafik, Senin (4/10/2021).
Hal itu karena Republik telah menambahkan hampir 8 triliun dolar AS ke utang nasional negara itu selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, namun kemudian menolak membayar pemotongan dan pengeluaran pajak yang telah disetujui.
Dikutip dari laman CNBC, Selasa (5/10/2021), Biden mengatakan bahwa para pemimpin Republik menolak permintaan Gedung Putih agar mereka melepaskan filibuster dan mengizinkan Demokrat meloloskan Undang-undang (UU) untuk menaikkan plafon.
"Partai Republik tidak akan memilih untuk menaikkan utang untuk menutupi pengeluaran mereka sendiri. Partai Republik tidak hanya menolak untuk melakukan pekerjaan mereka, mereka juga mengancam akan menggunakan kekuatan mereka untuk mencegah kami melakukan pekerjaan kami yakni menyelamatkan ekonomi dari peristiwa bencana," kata Biden.
Biden pun kemudian meminta partai ini untuk menyingkir dan tidak menghalangi upaya pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi negara itu.
"Saya pikir sejujurnya itu munafik, berbahaya dan memalukan. Jadi minggir saja," tegas Biden.
Baca juga: Bencana Ekonomi AS Imbas Gagal Bayar Utang Kurang dari 3 Pekan, Biden: Nasib di Tangan Kongres
Sementara itu, Kantor Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell belum menanggapi pernyataan keras yang dilontarkan Biden.
Sebelumnya, Departemen Keuangan AS telah memperingatkan pada pekan lalu bahwa anggota parlemen harus mengatasi pagu utang sebelum 18 Oktober mendatang, yang disebut sebagai tanggal jatuh tempo.
Pada saat yang sama, para pejabat negara itu memperkirakan bahwa AS akan melakukan upaya darurat untuk menghormati pembayaran obligasinya.
Baca juga: Soroti Persyaratan Vaksin Covid-19, Biden Kunjungi Chicago 7 Oktober 2021
Para Ekonom pun hanya bisa menebak konsekuensi gagal bayar AS yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, banyak tokoh, termasuk Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang menilai bahwa risiko gagal bayar ini tentu akan menjadi 'bencana'.
Yellen telah menekankan kepada Ketua DPR dari perwakilan negara bagian California, Nancy Pelosi bahwa berkurangnya kepercayaan pada kemampuan AS untuk memperbaiki IOU secara tepat waktu, kemungkinan akan memicu terjadinya sederet hal buruk dalam perekonomian global.