Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konflik, perubahan iklim, dan Covid-19 telah menciptakan tantangan kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia Kedua, di mana sekitar 97 juta orang yang membutuhkan bantuan segera berada di kawasan Asia Pasifik.

Pernyataan ini ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, saat Menlu membuka ‘Konferensi Daerah Tentang Kemanusiaan’ pada Rabu (6/10/2021) secara virtual.

Menlu menyebut lebih dari seperempat konflik dunia terjadi di Asia dan Pasifik dan kawasan ini sekarang menampung 4,4 juta pengungsi.

“Sebagai wilayah paling rawan bencana di dunia, jutaan orang telah mengungsi di Asia Pasifik karena berbagai keadaan darurat alam dan buatan dalam dua tahun terakhir,” ujarnya.

Akibat covid-19 misalnya, hingga Oktober, lebih dari 58,9 juta kasus telah dilaporkan di 34 negara di kawasan ini dan telah mengakibatkan setidaknya 952 ribu kematian.

Pandemi juga telah membatasi sumber daya, finasial, serta menghambat upaya untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat dan tepat.

Karena kebijakan pembatasan Covid-19, juga menimbulkan tantangan dalam distribusi logistik.

Baca juga: Stres Akibat Covid-19, 40 Persen Pekerja di AS Diperkirakan Akan Ganti Pekerjaan

“Dengan terbatasnya pergerakan barang dan orang, akses untuk pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak menjadi terbatas,” ujarnya.

Menlu berujar salah satu harapan kemanusiaan internasional masyarakat jatuh pada peran penting aktor kemanusiaan nasional dan lokal.

Bukti menunjukkan bahwa aktor-aktor nasional dan lokal tetap aktif melakukan inovasi dalam menyikapi berbagai situasi kemanusiaan tersebut.

Mereka termasuk palang merah dan bulan sabit merah, organisasi berbasis agama, sektor swasta, filantropis dan masyarakat sipil.

Baca juga: Update Covid-19 Global 6 Oktober 2021: Kasus Aktif Indonesia Terus Turun, Kini di Urutan 49 Dunia

“Kepemimpinan mereka, bergandengan tangan dengan Pemerintah, telah inklusif dan cepat dalam menangani kebutuhan yang ada di lapangan,” ujar Menlu.