ASEAN Pertimbangkan Tidak Undang Pimpinan Junta Militer Myanmar di KTT, Ini Alasannya
Asosiasi negara di Asia Tenggara, ASEAN, sedang berdiskusi untuk tidak mengundang pimpinan junta militer Myanmar di pertemuan puncak bulan ini.
Penulis: Ika Nur Cahyani
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM - Asosiasi negara di Asia Tenggara, ASEAN, sedang berdiskusi untuk tidak mengundang pimpinan junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing di pertemuan puncak bulan ini.
Dilansir Reuters, junta militer dinilai gagal membuat kemajuan yang telah disepakati sebelumnya untuk memulihkan perdamaian di Myanmar.
Hal ini diungkap seorang utusan regional pada Rabu (6/10/2021).
Utusan untuk Myanmar, Erywan Yusof mengatakan lambannya kemajuan militer untuk menepati rencana lima poin yang disepakati pada April lalu di KTT ASEAN "sama saja dengan kemunduran".
Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darusalam ini mengatakan junta tidak secara langsung memberi tanggapan terkait permintaan untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi.
Baca juga: Utusan Khusus ASEAN Terkendala Respon Junta Militer, Sulit Bertemu Semua Pihak di Myanmar
Baca juga: KBRI Yangon Serahkan Bantuan untuk Myanmar pada MRCS
Menurut Al Jazeera, bulan lalu Yusof mengatakan dia mencari akses untuk menghubungi Aung San Suu Kyi dan pejabat lain yang ditahan militer selama perebutan kekuasaan.
Suu Kyi merupakan mantan pemimpin Myanmar yang dilengserkan militer pada 1 Februari lalu.
Setelah terjadi kudeta, situasi Myanmar penuh kekacauan karena masyarakat marah dengan kembalinya kekuasaan militer.
Lebih dari 1.100 orang meninggal dunia sejak saat itu dan ribuan warga ditangkap, menurut PBB.
Kebanyakan menjadi korban tindakan keras pasukan keamanan saat protes pro-demokrasi.
Peta jalan ASEAN mencakup komitmen untuk berdialog dengan semua pihak, memungkinkan akses kemanusiaan, dan menghentikan permusuhan.
Sejarah panjang kediktatoran militer Myanmar dan dugaan pelanggaran HAM menjadi masalah paling rumit di ASEAN, menguji batas kesatuannya dan kebijakan non-intervensinya.
Namun pertemuan para menteri luar negeri pada Senin lalu menyuarakan kekecewaan tentang kurangnya kemajuan yang dibuat oleh Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer.
Diplomat Malaysia, Saifuddin Abdullah dalam cuitannya mengatakan bahwa tanpa kemajuan, "akan sulit untuk mendatangkan Ketua SAC di KTT ASEAN".