TRIBUNNEWS.COM - Junta militer Myanmar yang berkuasa tidak akan mengizinkan utusan khusus Asia Tenggara bertemu pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi karena ia didakwa melakukan kejahatan.

Seorang juru bicara junta mengungkapkan hal itu, meskipun junta tidak menghalangi utusan khusus Asia Tenggara mengunjungi negara itu.

Juru Bicara Zaw Min Tun mengatakan, penundaan PBB dalam menyetujui pencalonan duta besar junta Myanmar untuk PBB bermotif politik.

“PBB dan negara-negara dan organisasi lain harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional,” katanya dalam ringkasan yang dikeluarkan junta pada Rabu (13/10/2021).

Pernyataan juru bicara itu muncul ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada bulan April dan ASEAN.

Baca juga: Perwakilan ASEAN untuk Atasi Krisis Myanmar Temui Junta, Minta Akses ke Aung San Suu Kyi

Baca juga: Khawatir Keselamatan Mereka, Aung San Suu Kyi Tak Akan Ajukan Saksi Pembela

Myanmar tenggelam dalam kekacauan politik dan ekonomi sejak junta mengambilalih kekuasaan pada 1 Februari, dan tidak mengakui kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi dalam pemilihan umum.

Suu Kyi dan anggota terkemuka pemerintah dan partainya ditangkap.

Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan pekan lalu bahwa  kelambanan junta terhadap rencana ASEAN itu sama saja dengan suatu kemunduran.

Menurutnya, sejumlah negara ASEAN membahas kemungkinan mengecualikan Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak bulan ini.

Awal pekan ini, Erywan mengatakan dia sedang berkonsultasi dengan partai-partai di Myanmar, tidak memihak atau posisi politik dan menantikan kunjungan.

Baca juga: PBB Desak Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Baca juga: Aung San Suu Kyi Ingatkan Warga Myanmar Berhati-hati Terhadap Covid-19

Juru bicara junta juga menegaskan sistem peradilan Myanmar adil dan independen akan menangani kasus Aung San Suu Kyi sesuai dengan itu.

Ia menambahkan ketua hakim ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya.

Tidak Bersalah

Aung San Suu Kyi dan mantan Presiden Win Myint, Senin (11/10/2021), mengaku tidak bersalah karena melanggar pembatasan Covid-19, ketika pasangan itu secara resmi didakwa setelah tentara merebut kekuasaan.