PM Jepang Pilih Pajak yang Fleksibel Ketimbang Menaikkan PPN

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - PM Jepang Fumio Kishida dalam debat pemilu siang ini (18/10/2021) menekankan akan mengambil pajak yang fleksibel ketimbang menaikkan PPN (Pajak Pertambahan  Nilai) yang permanen.

"Pajak konsumsi adalah sumber daya keuangan yang sangat penting yang mendukung jaminan sosial dan memiliki efek samping seperti menahan diri dari membeli karena pengurangan pajak konsumsi dan penurunan konsumsi ketika tarif pajak PPN dinaikkan misalnya di masa depan," papar PM Kishida.

Untuk langkah-langkah ekonomi, PM Kishida menyarankan harus mempertimbangkan sumber daya keuangan yang fleksibel daripada menggunakan sumber daya keuangan permanen PPN tersebut.

Ketika ditanya tentang penerbitan obligasi pemerintah oleh Taro Yamamoto, perwakilan Reiwa Shinsengumi, perdana menteri mengatakan, "Sumber daya keuangan untuk kebijakan dalam keadaan darurat, di mana kehidupan dan mata pencaharian masyarakat dipertaruhkan, maka harus mengambil risiko dan menggunakan obligasi pemerintah."

"Menjaga kepercayaan keuangan untuk masa depan adalah peran utama bagi politik," tekannya lagi.

Selain itu, Perdana Menteri Kishida menyebutkan kenaikan pajak perusahaan dalam memajukan kebijakan distribusi, dan mengatakan bahwa itu adalah "masalah yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati" mengingat dampaknya terhadap ekonomi dan perusahaan.

Mengenai pajak perusahaan dan pajak penghasilan keuangan, katanya, "Jalannya adalah memikirkan situasi konkret setelah mempertimbangkan dengan cermat vitalitas atau sirkulasi ekonomi secara keseluruhan."

Ketika ditanya oleh Partai Demokrat untuk Perwakilan Rakyat Yuichiro Tamaki tentang bagaimana membayar tunjangan tunai secara terbatas, Perdana Menteri Kishida menekankan bahwa ia ingin segera menerapkannya dengan menggunakan mekanisme seperti tunjangan anak.

Pergerakan politik Jepang akan ketahuan hasilnya 31 Oktober mendatang dalam perhitungan suara pemilih. Menarik melihat perkembangan politik Jepang dengan belajar di Jepang, apalagi gratis, silakan email ke : info@tribun.in