TRIBUNNEWS.COM - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memerintahkan pengusiran terhadap duta besar dari 10 negara asing di negera itu.

Presiden Turki menyatakan 10 duta besar, termasuk dari Amerika Serikat (AS), Jerman dan Prancis, sebagai persona non grata.

Sebagai informasi, makna harfiah dari persona non grata adalah orang yang tidak diinginkan.

Persona non grata dapat menghapus status diplomatik dan seringkali mengakibatkan pengusiran atau penarikan pengakuan utusan.

Baca juga: Presiden Erdogan Direncanakan Berkunjung ke Indonesia Tahun 2022

Baca juga: Erdogan Klaim Taliban Minta Turki Ambil Alih Bandara Kabul

Langkah tersebut diambil setelah keluarnya pernyataan dari para duta besar yang meminta pembebasan seorang aktivis, Osman Kavala.

Mengutip BBC, pernyataan tentang pembebasan Kavala disampaikan oleh kedutaan besar AS, Kanada, Prancis, Finlandia, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Norwegia dan Swedia pada Minggu (24/10/2021).

Tujuh di antara negara tersebut adalah sekutu NATO di Turki.

Dewan Eropa, pengawas hak asasi manusia utama Eropa, telah memberi Turki peringatan terakhir untuk mengindahkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk membebaskan Kavala sambil menunggu persidangan.

Pada hari Sabtu (23/10/2021), Erdogan mengatakan para duta besar tidak berani datang ke kementerian luar negeri Turki, kemudian dia membuat perintah.

"Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada menteri luar negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan. 10 duta besar ini harus segera dinyatakan persona non grata. Anda harus menyelesaikannya sesegera mungkin,” kata Erdogan.

Namun, apa yang akan terjadi sekarang masih belum jelas.

Erdogan mengatakan, para utusan harus memahami Turki atau pergi.

Sejauh ini, hanya ada sedikit tanggapan dari para duta besar, meskipun kementerian luar negeri Jerman mengatakan negara-negara yang terlibat sedang dalam konsultasi intensif.

Tidak ada pemberitahuan resmi yang diterima dari otoritas Turki.

Kementerian luar negeri Turki telah memanggil para duta besar pada hari Selasa untuk memprotes pernyataan tidak bertanggung jawab mereka tentang kasus Kavala.

Pernyataan kedutaan mengkritik penundaan yang berkelanjutan dalam persidangan Osman Kavala, yang membayangi penghormatan terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan transparansi dalam sistem peradilan Turki.

Ia mendesak resolusi cepat dan menyerukan Turki untuk mengatasi pembebasan Kavala.

Penahanan Osman Kavala

Kavala tahun lalu dibebaskan dari tuduhan atas protes nasional pada 2013.

Namun, dia kembali ditangkap.

Pembebasan itu dibatalkan dan tuduhan baru ditambahkan terkait dengan upaya kudeta militer terhadap pemerintah Erdogan pada 2016.

Kavala membantah melakukan kesalahan dan kritikus terhadap pemerintah Erdogan.

Dia mengatakan kasusnya adalah contoh tindakan keras yang meluas terhadap perbedaan pendapat.

Kasus Kavala telah menjadi sumber ketegangan antara pemerintah Turki dan sekutu Baratnya.

Turki telah dituduh menerapkan hukum pidana terhadap para pengkritiknya dan melanggar aturan hukum.

Kasus Kavala adalah salah satu contohnya.

Sebagai seorang pengusaha, Kavala telah berkampanye untuk kebebasan berbicara dan demokrasi.

Presiden Erdogan mengatakan, dia mendukung protes Gezi di Turki pada tahun 2013.

Dia yakin, protes itu ditujukan untuk menggulingkan dirinya dan pemerintahannya.

Itulah sebabnya dia yakin semua seruan untuk pembebasan Kavala secara langsung ditujukan pada dirinya sendiri.

Oleh karena itu, Erdogan memberikan tanggapan keras.

Pejabat Turki mengatakan, mereka tidak tahu kapan persidangan dimulai.

Baca juga: AS Ralat Klaim Presiden Biden Akan Lindungi Taiwan

Baca juga: Selamatkan AS dari Gagal Bayar, Presiden Biden Teken RUU Pagu Utang 28,9 Triliun Dolar AS

Namun, jika itu terjadi, kita bisa memperoleh tanggapan dari negara-negara yang sekarang berbicara.

Itu akan menjadi konsekuensi bagi ekonomi Turki, yang sudah berjuang, karena beberapa dari negara-negara itu adalah mitra dagang terbesar Turki.

Ini adalah langkah yang sangat berani, mungkin menunjukkan kekuatan, terutama untuk politik dalam negeri satu setengah tahun sebelum pemilu.

Beberapa analis percaya itu adalah retorika untuk konsumsi domestik.

Meskipun begitu, yang lain berpendapat bahwa Erdogan serius dalam mengejar perintah ini.

(Tribunnews.com/Yurika)