Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pimpinan Toshiba Corporation terbukti melanggar etika pasar dengan mencegah pemegang saham menggunakan hak suaranya saat RUPS tahun lalu.

Toshiba merilis laporan investigasi "Komite Penguatan Tata Kelola" yang dibentuk sebagai tanggapan atas adanya masalah dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2020 lalu.

Komite diketuai oleh mantan Hakim Agung Mr Seishi Kanetsuki.

Investigasi eksternal menunjukkan bahwa eksekutif Toshiba bekerja dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) untuk mencegah beberapa pemegang saham menggunakan hak suara mereka saat RUPS diselenggarakan.

Saat itu, Toshiba berselisih dengan dana investasi "pemegang saham yang berbicara" dengan kalangan investor besar yang menguasai saham Toshiba.

Komite Penguatan Tata Kelola mengevaluasi tindakan tiga eksekutif, termasuk Nobuaki Kurumatani, yang menjadi Presiden saat itu, dengan mengatakan bahwa tidak ada tindakan ilegal yang ditemukan.

Baca juga: UKM Jepang Bakal Dapat Lagi Subsidi Hingga 2,5 Juta Yen

Meskipun demikian perbuatan pimpinan Toshiba itu "bertentangan dengan etika perusahaan yang dituntut oleh pasar."

Kanetsuki juga menunjukkan "konstitusi Toshiba yang bergantung pada administrasi."

Di sisi lain, Kanetsuki mengaku tidak bisa mengambil tindakan personel karena tiga orang pimpinan Toshiba yang melanggar itu sudah pensiun.

Komite Penguatan Tata Kelola dibentuk pada bulan Agustus dengan mantan Hakim Agung Mr Seishi Kanetsuki sebagai ketua.

"Saya telah menyelidiki latar belakang masalah dan tanggung jawab tim manajemen sebelumnya dan itulah hasilnya," ungkap Kanetsuki.

Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.