TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pertahanan di pemerintahan sementara Suriah mulai mengadakan diskusi dengan para pemimpin militer untuk memulai proses mengintegrasikan faksi-faksi ke dalam kementerian.

Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata terlihat menggelar pertemuan pada Jumat (3/1/2025) dan hari ini, Sabtu (4/1/2025).

"Diskusi tersebut berkaitan dengan pembahasan struktur institusi militer baru dan perwira yang dicalonkan untuk menjadi anggota Kepala Staf Gabungan," lapor koresponden Al-Jazeera, Omar Al-Haj.

Adapun pemerintah sementara Suriah belum menunjuk siapa yang akan menjadi Kepala Staf Gabungan.

Kemungkinan akan diadakan pertemuan lainnya yang diselenggarakan secara berturut-turut.

"Ada kesepakatan antara faksi-faksi yang ikut serta dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri segera setelah struktur institusi militer baru disepakati," lanjut laporan itu.

Menyusul pertemuan para pemimpin faksi militer dengan pemimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, Departemen Operasi Militer mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan semua faksi dan menggabungkannya di bawah payung Kementerian Pertahanan.

Penguasa Suriah 'Bersihkan' Sisa Loyalis Rezim Assad

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara, bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer, terus melakukan kampanye besar-besaran di kota Homs dan pedesaannya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

"Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah Homs, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di lingkungan lain, terutama Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al- Muhajirin," kata koresponden Al Jazeera, Walid Al-Attar.

Setidaknya 28 anggota rezim yang dituduh melakukan pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012, ditangkap di wilayah tersebut.

Baca juga: Pemerintah Suriah Buru Loyalis Rezim Assad hingga ke Desa dan Hutan, Diminta Serahkan Senjata

"Bentrokan dengan senapan mesin terjadi dari waktu ke waktu antara pasukan dan unsur-unsur rezim presiden yang digulingkan yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata mereka," kata sumber di Departemen Operasi Militer.

Sementara itu, SANA menerbitkan foto-foto pada hari Sabtu (4/1/2025) yang menunjukkan Departemen Keamanan Publik menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa di Homs selama kampanye penyisiran.

"Departemen Keamanan Publik, selama kampanyenya di Homs, berhasil menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya (di pedesaan Damaskus ), dan yang berpartisipasi dalam menonaktifkan kamera penjara sebelum Departemen Operasi Militer mengambil alih wilayah tersebut," lapor SANA.

Mereka juga menangkap Saher Al-Naddaf, salah satu komandan lapangan yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah, dan berpartisipasi dalam banyak pembantaian di seluruh wilayah Suriah.

Dia adalah salah satu sisa milisi yang menolak menyerahkan senjata mereka dan terpaksa bersembunyi di antara warga sipil.

Sejak penggulingan rezim presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman dengan anggota rezim yang digulingkan.

Namun penolakan beberapa dari mereka untuk meletakkan senjata menyebabkan pecahnya bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)