Inggris, AS, dan Australia Boikot Olimpiade Beijing 2022, China: Mereka akan Terima Konsekuensinya
China menyebut Australia, Inggris dan Amerika Serikat akan menerima konsekuensi kesalahan mereka atas boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - China menyebut Australia, Inggris dan Amerika Serikat akan menerima konsekuensi kesalahan mereka atas boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.
"Amerika Serikat, Inggris dan Australia menggunakan Olimpiade untuk manipulasi politik," ujar Wang Wenbin, seorang juru bicara di kementerian luar negeri China, seperti dikutip dari konferensi pers pada hari Kamis oleh Reuters.
"Mereka akan menerima konsekuensinya."
Dilansir Independent, peringatan China itu muncul saat semakin banyak negara barat yang mendukung seruan untuk memboikot Olimpiade Beijing 2022.
Inggris dan Kanada menjadi negara terkini yang menyatakan mereka tidak akan mengirim diplomat mereka untuk menghadiri Olimpiade yang akan diadakan pada Februari tahun depan.
Kedua negara telah mengumumkan mereka akan berpartisipasi dalam boikot diplomatik dari acara tersebut pada hari Rabu.
Baca juga: Inggris dan Kanada Boikot Diplomatik di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, Mengikuti Langkah AS
Baca juga: AS Boikot Olimpiade Beijing 2022, China Dicap Lakukan Pelanggaran HAM Kejam
Meski negara melakukan boikot diplomatik, para atlet masih berpartisipasi dalam Olimpiade.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pengumuman negara tentang boikot seharusnya tidak mengejutkan bagi China, mengingat banyaknya tuntutan negara-negara barat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Di sisi lain, Prancis, tidak ikut memboikot acara olahraga tersebut, kata menteri pendidikan Jean-Michel Blanquer kepada saluran berita BFM TV, menurut Reuters.
"Mengenai boikot diplomatik... Prancis tidak akan melakukannya..."
"Olahraga adalah dunianya sendiri, yang harus dilindungi dari campur tangan politik, jika tidak... kita bisa berakhir dengan mematikan kompetisi," katanya.
Sebelumnya pada hari Rabu, Kepresidenan Prancis mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa akan ada reaksi atas masalah ini di tingkat Eropa.