TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah militer atau junta Myanmar telah memblokir bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan jutaan orang terlantar di negara itu, kata Human Right Watch (HRW) pada Senin (13/12/2021).

Dalam beberapa bulan terakhir, junta dan pasukan keamanannya telah memberlakukan pembatasan perjalanan baru pada pekerja kemanusiaan.

Junta telah memblokir akses jalan dan sejumlah bantuan, menghancurkan pasokan non-militer, menyerang pekerja bantuan, dan menutup telekomunikasi.

Kudeta militer 1 Februari 2021 juga memicu keruntuhan infrastruktur yang meluas dan devaluasi pada mata uang Myanmar.

Akibatnya terjadi krisis perbankan dan rantai pasokan yang semakin mengerikan dan kekurangan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan pokok lainnya.

Baca juga: AS Beri Sanksi Besar Terhadap China, Myanmar, dan Korea Utara Terkait Hak Asasi Manusia

"Junta Myanmar telah memperburuk bencana kemanusiaan yang diciptakan sendiri dengan menggusur ratusan ribu orang, dan kemudian menghalangi dukungan kritis yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup," kata peneliti Asia Shayna Bauchner seperti dikutip HRW.

"Para jenderal dengan kejam menolak bantuan penyelamatan nyawa kepada orang-orang yang terkena dampak konflik sejak pengambilalihan militer, tampaknya sebagai bentuk hukuman," tambahnya.

Sejak kudeta, junta telah melakukan tindakan keras secara nasional terhadap pengunjuk rasa anti-junta dan oposisi politik, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran lainnya.

Pertempuran di beberapa daerah etnis minoritas telah meluas, mengakibatkan kejahatan perang.

Krisis tersebut telah membuat lebih dari 284.000 orang mengungsi, dengan perkiraan 22.000 pengungsi melarikan diri ke India dan Thailand.

PBB memperkirakan jumlah orang yang membutuhkan bantuan akan tumbuh dari 1 juta sebelum kudeta menjadi 14,4 juta pada tahun 2022, termasuk lebih dari 5 juta anak.

Sekitar 25 juta orang, atau setengah dari populasi, dapat hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Seorang pria terlantar pada tahun 2011 dan sekarang tinggal di sebuah kamp di luar Laiza, Negara Bagian Kachin, mengatakan, sejak kudeta relawan yang menyediakan makanan tidak dapat melakukan tugasnya.

"Sejak kudeta, LSM (organisasi non-pemerintah) yang menyediakan makanan tidak dapat melakukan perjalanan dengan mudah ke kamp dan mereka tidak dapat mentransfer dana dengan mudah," katanya.