Soal Boikot Olimpiade Beijing, Jepang Pertimbangkan Masalah Hak Asasi Manusia di China
Jepang telah melihat kemungkinan besar wakil menteri olahraga akan dikirimkan ke Olimpiade Beijing bulan Februari 2022.
Editor: Dewi Agustina
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Jepang masih terus melihat perkembangan di China, termasuk melihat masalah hak asasi manusia dalam menanggapi soal boikot Olimpiade Beijing yang telah disampaikan Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia.
"Semua ada di tangan PM Jepang Fumio Kishida keputusan mengenai hal tersebut. Masih dipertimbangkan lebih lanjut belum ada keputusan dari Jepang kepada China," papar Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi dalam acara khusus dengan TV NHK, Minggu (19/12/2021) pagi.
Menlu Yoshimasa Hayashi mengatakan tak ada pertimbangan dan tak ada diskusi apa pun di dalam kabinet mengenai boikot Olimpiade Beijing.
Namun Jepang telah melihat kemungkinan besar wakil menteri olahraga akan dikirimkan ke Olimpiade Beijing bulan Februari 2022.
"Kita memang melihat pula masalah hak asasi manusia yang ada di China seperti masalah Uyghur yang ada selama ini. Itu juga ikut masuk ke dalam pertimbangan permasalahan dalam hubungan kedua negara, di samping masalah militer China yang disebarkan ke wilayah Laut China Timur dan laut China Selatan maupun masalah Kepulauan Senkaku," tambahnya.
Baca juga: PM Fumio Kishida Masih Belum Putuskan Sikap Jepang terkait Boikot Olimpiade Beijing
Kepulauan Senkaku dketahui adalah milik Jepang sesuai dokumen bersejarah asli di perpustakaan Diet (parlemen) Jepang di Tokyo.
Namun Senkaku tidak diakui China. Sebaliknya diakui sebagai milik China sehingga menimbulkan masalah besar.
Namun saat diajak Jepang ke Mahkamah Internasional, China selalu menolak ajakan Jepang itu.
Menlu Yoshimasa Hayashi menganggap hubungan kedua negara dengan China sangatlah penting.
Namun beberapa masalah tersebut masih mengganjal hubungan kedua negara terutama aktivitas militer China yang masih terus mengganggu Jepang.
Di bagian Senkaku hampir setiap hari kapal militer China memasuki wilayah Jepang dan langsung diusir penjaga pantai Jepang.
Akibatnya Kementerian Pertahanan Jepang sering kali mengeluarkan surat protes lewat Kemlu Jepang diajukan kepada pemerintah China.
Baca juga: China Beri Peringatan Keras Setelah Negara-negara Barat Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing
Selain itu Menlu Yoshimasa Hayashi juga menyinggung pembicaraan mengenai masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara.
"Sampai detik ini kita terus berharap warga Jepang yang diculik dikembalikan semua ke Jepang. Kita akan berusaha sekuat, secepat dan sebaik mungkin untuk memecahkan masalah penculikan ini," ujar dia.
Menlu Jepang kepada Menlu Indonesia telah meminta kerjasamanya agar Indonesia dapat membantu kembali masalah penculikan itu dengan membicarakan dengan pihak Korea Utara agar masalah penculikan tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik.
Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: info@sekolah.biz dengan subject: Belajar bahasa Jepang.
