Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang telah mengumumkan tidak akan mengirimkan pejabat pemerintah ke Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing pada Februari 2022.

Sekaligus menekankan bahwa Jepang tidak mau disebut sebagai Boikot Diplomatik. Kalangan bsinis Jepang pun setuju akan hal itu.

"Komunitas bisnis tampaknya secara umum bersikap positif untuk menghindari ungkapan "boikot diplomatik" yang merangsang China. Ini karena banyak perusahaan domestik tidak dapat berdiri tanpa bisnis China, yang memiliki pasar besar 1,4 miliar orang," ungkap sumber kalangan bisnis Jepang kepada Tribunnews.com, Minggu (26/12/2021).

"Ini adalah keputusan yang baik untuk tidak mengatakan bahwa kita harus berhati-hati berpartisipasi dalam Olimpiade karena masalah hak asasi manusia," ujarnya.

Kengo Sakurada, Sekretaris Jenderal Keizai Doyukai (asosiasi eksekutif perusahaan Jepang), mengevaluasi pada konferensi pers pada tanggal 24 Desember 2021 setelah menerima pernyataan pemerintah.

"Saya tidak berpikir akan menjadi kepentingan nasional untuk mengklarifikasi bendera di pesta olahraga itu," papar Sakurada.

"Saya akan menyerahkannya kepada pemerintah. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi," ungkap
Hiroshi Ozaki, Ketua Kamar Dagang dan Industri Osaka pada konferensi pers 22 Desember lalu.

Baca juga: Soal Boikot Olimpiade Beijing, Jepang Pertimbangkan Masalah Hak Asasi Manusia di China

Lima wakil ketua Daisho, termasuk Ketua Akihiro Kuroda dari KOKUYO--yang dikenal sebagai komentator--juga hadir, tetapi tidak ada yang berbicara tentang masalah ini.

Di balik boikot diplomatik yang dilakukan Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada, adalah adanya tindakan keras terhadap hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uygur Xinjiang China dan Hong Kong.

"Wajar kalau mereka melakukan protes keras berupa boikot diplomatik," ungkap sumber itu.

"Jika Anda berbicara tentang hal-hal ekstra dan terjebak dalam pemerintahan China, ekspor ke China dan penjualan lokal mungkin tiba-tiba dibatasi. Periksa TV Jepang, surat kabar, dan berita online secara rinci. Hal ini jelas akan jadi semakin ribut nantinya," kata eksekutif bisnis Jepang.

"Saya pikir tidak apa-apa untuk mencari sesuatu yang dapat dilihat dari salah satu negara (AS atau China) dan menyebutnya secara ambigu," kata Ketua Keidanren Masakazu Tokura.

Menurut statistik perdagangan Kementerian Keuangan, mitra dagang terbesar Jepang adalah China.