TRIBUNNEWS.COM, KABUL – Polisi agama Taliban mengancam akan menembak perempuan pekerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) di provinsi barat laut Afghanistan jika mereka tidak mengenakan burqa.

Hak-hak warga Afghanistan, terutama anak-anak perempuan dan wanita, semakin dibatasi sejak Taliban berkuasa kembali pada Agustus setelah menggulingkan pemerintah yang didukung AS.

Perempuan terkungkung dari kehidupan publik dan sebagian besar dilarang terlibat dalam pekerjaan pemerintahan.

Sementara sebagian besar sekolah menengah untuk anak perempuan ditutup.

Dua pekerja LSM internasional di pedesaan Provinsi Badghis mengatakan kepada AFP bahwa cabang lokal dari Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan bertemu dengan kelompok-kelompok bantuan pada hari Minggu (16/1/2022).

Baca juga: PBB Sebut Taliban Lembagakan Diskriminasi dan Kekerasan Gender pada Perempuan Afghanistan

Baca juga: Taliban Akhirnya Izinkan Perempuan Afghanistan Kembali ke Sekolah Mulai Maret 2022

"Mereka memberi tahu kami ... jika staf wanita datang ke kantor tanpa mengenakan burqa, mereka akan menembaknya," kata seorang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Ditambahkannya, mereka diberitahu bahwa perempuan juga harus didampingi wali laki-laki saat bekerja.

Sumber LSM kedua mengkonfirmasi peringatan tersebut.

"Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan datang ke setiap kantor tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk memeriksa apakah peraturan dipatuhi," katanya kepada AFP.

Pemberitahuan kepada LSM, yang sempat dibaca AFP, tidak menyebutkan ancaman penembakan, tetapi memang memerintahkan perempuan untuk menutupi dirinya.

Baca juga: Perempuan Afghanistan Ramai-ramai Protes di Medsos Khawatir Dipaksa Pakai Burqa oleh Taliban

Baca juga: Taliban Janji Hormati Hak-Hak Perempuan: Wajib Pakai Jilbab, Tidak Harus Burqa

Wanita di Afghanistan yang sangat konservatif umumnya menutupi rambut mereka dengan syal.

Sementara burqa masih banyak dipakai, terutama di luar ibu kota Kabul.

Burqa wajib dipakai selama Taliban berkuasa di Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001.

Untuk mendapatkan pengakuan internasional supaya mencairkan aset mereka yang dibekukan, Taliban menahan diri dan tidak mengeluarkan kebijakan nasional yang memicu kemarahan di luar negeri.

Namun beberapa pejabat provinsi telah mengeluarkan berbagai pedoman dan dekrit berdasarkan interpretasi lokal hukum Islam dan adat Afghanistan.

Baca juga: Wanita Afghanistan di Kabul Tuntut Taliban Hormati Hak Perempuan dan Minta Hentikan Mesin Kriminal

Baca juga: Taliban Larang Wanita Afghanistan Berpergian Jauh Tanpa Ditemani Kerabat Pria

Awal bulan ini, poster ditempelkan di kafe dan toko di Kabul, yang memerintahkan wanita Afghanistan untuk menutupi dirinya, yang diilustrasikan dengan gambar burqa.

Perempuan dilarang tampil dalam drama televisi dan harus didampingi oleh wali laki-laki dalam perjalanan antar kota.

Protes kecil dan tersebar telah bermunculan menuntut hak-hak perempuan, yang telah meningkat sedikit selama 20 tahun terakhir.

Namun, beberapa aktivis mengatakan kepada AFP bahwa mereka bersembunyi di ibu kota minggu ini setelah serangkaian penggerebekan yang berujung pada penangkapan tiga wanita. (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)