Ditutup Sejak Taliban Berkuasa, Universitas Negeri di Afghanistan akan Kembali Dibuka
Taliban akan membuka kembali universitas negeri di Afghanistan yang telah ditutup sejak pengambilalihan kekuasaan pada Agustus lalu.
Penulis: Yurika Nendri Novianingsih
Editor: Daryono
“Pendidikan bersama bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dengan nilai-nilai nasional dan juga bertentangan dengan tradisi Afghanistan,” kata Haqqani dalam konferensi pers September di Kabul.
Sementara pemerintah sementara khusus laki-laki Taliban membuka sekolah menengah untuk anak laki-laki pada awal September, kebanyakan anak perempuan di seluruh Afghanistan masih menunggu izin resmi untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Taliban telah berjanji bahwa semua anak perempuan akan diizinkan untuk kembali ke kelas pada bulan Maret ketika tahun ajaran baru dimulai di negara itu.
Para pemimpin kelompok Islam yang berkuasa telah berulang kali menolak sebagai propaganda palsu bahwa mereka menentang pendidikan untuk perempuan, mengatakan kendala keuangan dan kurangnya "lingkungan Islam" di lembaga pendidikan mencegah mereka membiarkan perempuan melanjutkan studi mereka.
Komunitas global telah mengamati dengan seksama untuk melihat apakah kelompok Islamis itu mungkin memerintah negara itu secara berbeda dari pertama kali berkuasa pada akhir 1990-an, ketika anak perempuan dilarang bersekolah dan perempuan dilarang meninggalkan rumah kecuali ditemani oleh kerabat dekat laki-laki.
Larangan Wanita Berpergian Tanpa Didampingi Kerabat
Taliban membuat aturan baru yang melarang wanita Afghanistan berpergian jauh tanpa ditemani oleh kerabat dekat pria.
Aturan Taliban tersebut menuai banyak kecaman.
Melansir Al Jazeera, Otoritas Taliban Afghanistan mengatakan, perempuan yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh tidak boleh ditawari transportasi darat kecuali mereka ditemani oleh kerabat dekat laki-laki.
Pedoman tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan pada hari Minggu (26/12/2021).
Mereka juga meminta pemilik kendaraan untuk menolak tumpangan kepada wanita yang tidak mengenakan jilbab.
Aturan tersebut telah menuai kecaman dari para aktivis hak asasi manusia.
Langkah itu mengikuti Taliban yang melarang banyak perempuan dalam peran sektor publik untuk kembali bekerja setelah perebutan kekuasaan mereka pada 15 Agustus lalu.
Baca juga: Kedatangan Taliban untuk Pembicaraan di Norwegia Diprotes
Baca juga: PBB: Taliban Lakukan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Afghanistan
Selain itu, sebagian besar anak perempuan masih dilarang pergi ke sekolah.