TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Libya, Abdulhamid al-Dbeibah dikabarkan lolos dari upaya pembunuhan yang terjadi pada Kamis (10/2/2022) pagi waktu setempat.

Dilansir Reuters, penyerang memberondong mobil PM Dbeibah dengan peluru. 

Orang nomor satu di Libya itu berhasil selamat tanpa cedera, kata sumber dekat PM.

Percobaan pembunuhan itu terjadi di tengah perselisihan faksi yang intens atas kendali pemerintah.

Lebih lanjut, sumber itu mengatakan penembakan terjadi ketika Dbeibah dalam perjalanan pulang menuju kediamannya.

Baca juga: Viral Kementerian Pendidikan Libya Typo Ubah Omicron Jadi Macron

Baca juga: Putra Muammar Khadafi Gagal Jadi Presiden Libya, Terganjal Catatan Kejahatan Perang

Ia menyebut insiden itu merupakan upaya pembunuhan.

Namun para penyerang melarikan diri dan kejadian itu telah dilaporkan untuk diselidiki.

Foto maupun rekaman dari insiden itu belum didapatkan kantor berita Reuters.

Belum ada keterangan saksi lain yang melihat insiden itu.

Jika hal ini benar, upaya pembunuhan Dbeibah dapat memperburuk krisis kepemimpinan di Libya.

Apalagi Dbeibah pernah mengatakan akan mengabaikan pemungutan suara yang dijadwalkan oleh parlemen yang berbasis di timur pada Kamis untuk menggantikannya.

Angkatan bersenjata memobilisasi lebih banyak pejuang dan peralatan di ibu kota selama beberapa pekan terakhir, meningkatkan kekhawatiran krisis politik dapat memicu pertempuran.

Stabilitas Libya rentan sejak pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 melawan Muammar Gaddafi dan terpecah pada 2014 antara faksi-faksi yang bertikai di timur dan barat.

Perdana Menteri Abdulhamid al-Dbeibah dilantik pada Maret 2021 sebagai Kepala Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) Libya yang didukung PBB.

GNU dimaksudkan untuk menyatukan lembaga-lembaga negara yang terpecah dan mengawasi pemilihan pada bulan Desember mendatang. 

Faksi-faksi yang bersaing, memperebutkan posisi setelah proses pemilihan gagal di tengah perselisihan tentang aturan.

Parlemen, yang sebagian besar mendukung pasukan timur selama perang saudara, menyatakan GNU tidak sah.

Parlemen juga akan mengadakan pemungutan suara pada Kamis ini untuk menunjuk perdana menteri baru dan pemerintahan baru.

Baca juga: Sosok Yahya Muhaimin, Mantan Mendiknas Era Gus Dur yang Tertarik Dunia Politik Sejak Kecil

Baca juga: Pria di India Diselamatkan setelah Terjebak di Jurang Sempit, Bertahan 2 Hari Tanpa Makan dan Minum

Dalam pidatonya baru-baru ini, Dbeibah mengaku akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan umum dan bahwa GNU sebagai pemerintahan sementara Libya diakui negara-negara Barat.

Sementara itu, Parlemen pada pekan ini mengatakan tidak ada pemilihan umum di tahun ini setelah terjadi amandemen.

Langkah Parlemen untuk memilih perdana menteri baru dapat menyebabkan kembalinya situasi sebelum pemerintah persatuan Dbeibah dilantik, dengan pemerintahan paralel berusaha untuk mengatur Libya dari kota-kota yang berbeda.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)