Itu termasuk penyelidikan independen terhadap pelanggaran militer, kontrol parlemen tentang alokasi dana untuk program senjata, dan kemampuan mengirim pasukan untuk berperang dalam operasi militer asing.

Namun, di Rusia kontrol sipil atas militer menyalahi prinsip-prinsip dasar struktur kekuasaan vertikal Presiden Vladimir Putin, yang menyatukan ketiga cabang kekuasaan menjadi satu cabang eksekutif besar.

Setiap kekuatan otokratis tidak mengizinkan akuntabilitas publik di semua bidang pemerintahan termasuk untuk angkatan bersenjata.

Baca juga: Serangan Siber Menghantam Web Pemerintah, Dua Bank, dan Angkatan Bersenjata Ukraina

Alasan lain kenapa Rusia tidak ikut NATO adalah menolak syarat transparansi dalam urusan militer.

Rusia sangat sensitif tentang berbagi rahasia militernya dengan NATO, terutama soal kekuatan nuklirnya, meski hal-hal yang dirahasiakan itu sudah menyebar di Barat.

Rusia butuh NATO sebagai "musuh"

NATO dilihat oleh kekuatan konservatif dan nasionalis yang mendominasi pembentukan pertahanan dan keamanan sebagai aliansi yang secara inheren anti-Rusia.

Menurut Moscow Times, target sebenarnya dari NATO tetap Rusia, sama seperti saat Perang Dingin.

Utusan Rusia untuk NATO Dmitry Rogozin pada Maret 2021 menulis di Twitter, NATO terus mengembangkan strategi dan rencana militer untuk melawan Moskwa.

Kekhawatiran itu lalu ditanggapi Rusia dengan memasukkan NATO sebagai bahaya negara nomor satu.