Pembicaraan terakhir diadakan di Jenewa pada Oktober ketika Pedersen mengatakan penolakan pemerintah Suriah untuk merundingkan revisi konstitusi negara.

Baca juga: Profil Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi, Pemimpin ISIS yang Tewas dalam Serangan AS di Suriah

Baca juga: Berita Foto : Serangan Operasi Khusus AS di Suriah

"Saya harus mengatakan bahwa setelah diskusi saya hari ini, saya lebih optimis bahwa mungkin untuk mengadakan putaran ketujuh badan perancang konstitusi, mudah-mudahan sekitar bulan Maret," kata Pedersen dikutip dari Arab News.

Konflik Suriah yang dimulai pada Maret 2011 telah menewaskan setengah juta orang dan membuat setengah dari populasi pra-perang negara itu mengungsi ke negara-negara tetangga.

Meskipun pertempuran telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, masih ada kantong yang dikendalikan oleh oposisi Suriah, tempat di mana jutaan orang tinggal.

Sebuah peta jalan PBB 2012 untuk perdamaian di Suriah yang disetujui oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, Uni Eropa, Turki dan kelima anggota tetap Dewan Keamanan menyerukan penyusunan konstitusi baru.

Itu berakhir dengan pemilihan yang diawasi PBB dengan semua warga Suriah, termasuk anggota diaspora, memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

Sebuah resolusi Dewan Keamanan yang diadopsi pada Desember 2015 dengan suara bulat mendukung peta jalan tersebut.

Sementara itu, pada konferensi perdamaian Suriah yang diselenggarakan Rusia pada Januari 2018, sebuah kesepakatan dicapai untuk membentuk komite beranggotakan 150 orang yang bertugas merancang konstitusi baru.

Sebuah badan yang lebih kecil dengan 45 anggota akan melakukan penyusunan yang sebenarnya, termasuk masing-masing 15 anggota dari pemerintah, oposisi dan masyarakat sipil.

Butuh waktu hingga September 2019 untuk membentuk panitia.

(Tribunnews.com/Ica)