Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, KIEV - Kementerian Luar Negeri Inggris menuliskan dalam siaran persnya bahwa negara itu telah merelokasi korps diplomatiknya di Ukraina dari Kedutaan Besarnya di Kiev untuk 'beroperasi dari kantor Kedutaan Besar Inggris di Lviv'.

Negara itu bahkan merekomendasikan warga negaranya untuk segera meninggalkan Ukraina.

Dikutip dari laman Sputnik News, Sabtu (19/2/2022), disebutkan bahwa tindakan tersebut bersifat 'sementara', terkait dengan 'peningkatan jumlah pasukan Rusia di perbatasan Ukraina'.

"Kedutaan besar tetap buka, namun tidak akan dapat memberikan bantuan konsuler secara langsung. Warga negara Inggris harus pergi sementara waktu, dan opsi komersial tetap ada," kata kementerian itu pada Jumat kemarin.

Baca juga: Pemimpin Milisi Lugansk Tuding Ukraina Rencanakan Operasi Militer ke Wilayah Mereka

Tidak hanya itu, kementerian tersebut juga memperingatkan bahwa 'setiap tindakan militer Rusia di Ukraina akan sangat mempengaruhi kemampuan Kedutaan Besar Inggris di Kiev dalam memberikan bantuan konsuler'.

"Warga negara Inggris seharusnya tidak mengharapkan peningkatan dukungan konsuler atau bantuan untuk evakuasi dalam kondisi seperti ini," jelas kementerian tersebut.

Sebelumnya pada Selasa lalu, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengumumkan bahwa Kedutaan Besar Inggris telah memindahkan sebagian stafnya ke Lviv.

Kendati demikian, ia menekankan bahwa Inggris akan tetap mempertahankan kehadiran diplomatiknya di Kiev.

Perlu diketahui, ketegangan di Ukraina telah meningkat setelah laporan tentang aksi penembakan besar-besaran diduga terus menerus dilakukan oleh Ukraina terhadap republik-republik Donbass dan Lugansk yang memproklamirkan diri 'merdeka dari Ukraina'.

Begitu pula dengan pembangunan militer yang diklaim dilakukan oleh angkatan bersenjata Ukraina di dekat perbatasan Donbass.

Sebelumnya pada hari itu, pada 18 Februari kemarin, para pemimpin Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Lugansk (LPR), yakni Denis Pushilin dan Leonid Pasechnik mengumumkan evakuasi massal warganya ke ke Rusia dengan alasan Ukraina berencana melancarkan serangan.

Sementara itu menurut Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, negaranya telah membantah spekulasi tentang tindakan militernya di bagian timur negara itu, dengan mengatakan bahwa Ukraina 'berkomitmen untuk penyelesaian diplomatik'.

Satu-satunya perjanjian internasional mengenai konflik tetap Kesepakatan Minsk ditandatangani pada 2015 oleh para pemimpin yang disebut Normandia Empat, yang terdiri dari Ukraina, Prancis, Jerman dan Rusia.

Perjanjian itu diantaranya termasuk gencatan senjata, penarikan pasukan dari garis gencatan senjata, pemulihan hubungan ekonomi dan reformasi konstitusi di Ukraina yang akan mengamankan 'status khusus wilayah tertentu di wilayah Donetsk dan Lugansk'.

Baca juga: Jenderal Ukraina Prediksi Kemungkinan Invasi Rusia

Menanggapi klaim mengenai dugaan penumpukan militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina dan spekulasi 'invasi', Rusia telah berulang kali membantah tuduhan tentang 'serangan' tersebut.

Bahkan negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu memperingatkan kemungkinan provokasi yang dilakukan oleh Ukraina dalam upaya untuk menyelesaikan krisis di tenggara negara itu menggunakan kekerasan.

Sementara itu, Gedung Kremlin mencatat bahwa setiap tindakan yang melanggar Kesepakatan Minsk akan menyebabkan konsekuensi yang paling serius.