TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) akan mengevaluasi perkembangan kondisi keadaan darurat di Ukraina.

Langkah ini akan dilakukan Kementerian Luar Negeri sebelum memutuskan untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Karena pemerintah perlu memprioritaskan keselamatan para WNI terlebih dahulu.

“Jadi kita akan memastikan dahulu WNI berada di lokasi yang aman."

"Tentunya dalam hal ini KBRI kita yang ada di Kyiv, itu dahulu prioritas kami."

"Selanjutnya mengikuti perkembangan terakhir. Kita akan mengevaluasi menit ke menit situasi yang ada,” kata Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha pada Kamis (24/2/2022).

Ia berujar, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi yang intensif antara KBRI Kyiv untuk menjalankan rencana kontijensi yang telah ditetapkan Duta Besar RI di Kyiv.

Rencana kontijensi yang disiapkan terdiri dari berbagai macam status situasi darurat, dimulai dari siaga 3, siaga 2, hingga siaga 1.

Di masing-masing status ada beberapa langkah yang sudah disiapkan, baik langkah yang disiapkan KBRI hingga langkah yang harus diambil pemerintah pusat (Kemlu RI, Jakarta).

“Dalam berbagai macam langkah tersebut, ada salah satunya seperti yang tadi kami sampaikan, ketika pecah perang pembuka, kita meminta WNI untuk berkumpul ke KBRI yang ada di Kyiv, selanjutnya nanti kita akan mencari proses evakuasi lebih lanjut untuk menyelamatkan mereka,” kata Judha.

Judha mengatakan rencana kontijensi merupakan hal yang wajib dibuat seluruh perwakilan RI di luar negeri, termasuk KBRI Kyiv.

Saat ini pemerintah telah meminta WNI yang ada di Ukraina berkumpul di KBRI Kyiv sehubungan dengan keadaan darurat yang terjadi di negara tersebut.

Rencana kontijensi untuk memulangkan WNI ke tanah air juga telah disiapkan, berkoordinasi dengan KBRI Warsawa hingga KBRI Moskow.

“Tentu seperti pola-pola yang ada sebelumnya, jika memang dianggap perlu untuk dievakuasi ke Indonesia, kita akan evakuasi,” ujarnya.