TRIBUNNEWS.COM - Italia mengatakan akan memberikan senjata kepada Ukraina.

Tak hanya itu, Italia juga menawarkan bantuan kepada para pengungsi yang melarikan diri dari invasi Rusia.

Dikutip dari Reuters, sebuah dekrit yang diadopsi oleh kabinet Perdana Menteri Mario Draghi menjanjikan kendaraan, material, dan peralatan militer untuk pemerintah Ukraina.

Sebelum dapat berlaku, keputusan tersebut harus disetujui oleh parlemen.

Keputusan itu juga menetapkan keadaan darurat hingga akhir tahun ini untuk membantu pengungsi Ukraina dan berisi langkah-langkah yang bertujuan mengurangi ketergantungan Italia pada gas untuk menyalakan pembangkit listriknya, jika ini terbukti perlu.

Langkah Roma datang ketika pejabat Rusia dan Ukraina bertemu di perbatasan Belarusia untuk membahas gencatan senjata.

Sementara pasukan Rusia bertemu dengan perlawanan yang gigih dari pasukan Ukraina dan warga sipil pada hari kelima konflik.

Baca juga: Kanada Larang Impor Minyak dari Rusia dan Kirim Senjata Anti-tank ke Ukraina

Baca juga: Perundingan Belarusia: Ukraina Ingin Gencatan Senjata, Rusia Ingin Damai

Pemerintah Draghi mengalokasikan 10 juta euro untuk memperkuat fasilitas bagi pengungsi, meningkatkan kapasitas pusat perhotelan hingga 16.000 tempat.

Kabinet juga menyiapkan dana 500.000 euro yang ditujukan untuk memungkinkan siswa, peneliti, dan guru Ukraina melanjutkan pekerjaan mereka di universitas dan institut seni Italia.

Ketika Italia bergulat dengan lonjakan biaya energi yang merugikan perusahaan dan rumah tangga bahkan sebelum perang di Ukraina, pemerintah mengizinkan tindakan pencegahan jika keadaan darurat harus meningkat.

Ini termasuk "pengurangan konsumsi gas di pembangkit listrik melalui maksimalisasi produksi dari sumber lain, di atas kontribusi dari energi terbarukan."

Kantor Draghi mengatakan keputusan itu memberi perusahaan jaringan listrik Italia Terna (TRN.MI) serangkaian tugas untuk memungkinkan pengurangan konsumsi gas, tanpa merinci.

Invasi Rusia

Dikutip dari Euro News, lebih dari setengah juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia memulai invasinya pekan lalu, kata kepala badan pengungsi PBB (UNHCR), Senin (28/2/2022).