Kesenjangan Retorika Pemerintah Cina dengan Tindakan Ilegal Aktor Mereka di Perairan Internasional
Heidi Holz mengungkapkan adanya kesenjangan antara retorika pemerintah Cina dengan tindakan ilegal yang dilakukan oleh aktor-aktor Cina di perairan
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ketiga, hukum-hukum dan peraturan laut internasional untuk memahami mana yang dilanggar oleh tindakan aktor-aktor Cina tersebut.
Ryan mengungkapkan dari 15 kasus yang kami teliti, para aktor Cina diduga terlibat dalam 6 jenis tindakan ilegal.
Pertama, IUU Fishing yang mengancam ekosistem samudera, ketahanan perikanan.
Kedua, dengan sengaja menabrak kapal asing, merusak kapal mereka, dan membahayakan awak kapal.
Ketiga, mempraktikan kerja paksa di kapal ikan dan terlibat penyelundupan orang.
Keempat, mencemari limbah ke laut baik dari kapal maupun dari sumber yang berada di daratan sehingga berpotensi mencemari lingkungan laut dan membahayakan penduduk lokal.
Kelima, menggelapkan pelacakan elektronik atau alat pengawas dan ini membuat kapal-kapal beroperasi secara terselubung (dark) sehingga kapal-kapal tersebut bisa melakukan aktifitas ilegal tanpa terpantau dan terlacak.
Keenam, masuk dan beroperasi secara ilegal di wilayah yurisdiksi perairan negara lain tanpa izin.
Hal tersebut diungkapkannya dalam Online Master Class Jakarta Defence Studies bertajuk "Meneropong Manuver Cina di Laut Natuna Utara" secara daring pada Rabu (9/3/2022).
"Gambaran tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan seluruh perilaku buruk aktor-aktor Cina di laut melainkan hanya pada kasus-kasus yang kami analisis," kata Ryan.
Terkait contoh yang berkaitan dengan Indonesia, Ryan menjelaskan kasus di mana kapal ikan berbendera Cina melakukan kerja paksa dan mengekspolitasi ABK Indonesia.
Dalam kasus tersebut, lanjut dia, beberapa ABK Indonesia dilaporkan meninggal karena sakit, dipukuli, atau kurang air dan makanan sejak 2019.
Baca juga: 15 Kapal Rusia Siap Hadang 2 Kapal Perusak AS yang Telah Memasuki Laut Baltik
Perlakuan kejam dan kematian dari ABK Indonesia di atas kapal Cina tersebut, kata Ryan, telah didokumentasikan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia, media Indonesia, dan juga NGO nasional.
Terkait hal tersebut, kata Ryan, sikap pemerintah Cina menyatakan Cina adalah negara bertanggung jawab yang tidak mungkin melakukan kekejaman kepada buruh semacam itu.
