Karim memiliki izin dari 39 negara untuk menyelidikinya.

Penyelidik akan melihat tuduhan masa lalu dan sebelum pencaplokan Rusia atas Krimea dari Ukraina.

Jika ada bukti terhadap individu, jaksa akan meminta hakim ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk membawa mereka ke pengadilan - yang akan diadakan di Den Haag.

Di sinilah batasan atas kekuasaan ICC menjadi jelas.

ICC tidak memiliki kepolisian sendiri.

Maka hal itu bergantung pada negara untuk menangkap tersangka.

Tapi Rusia bukan anggota pengadilan, keanggotaannya ditarik pada 2016.

Maka Presiden Putin tidak akan mengekstradisi tersangka ke Belanda.

Jika seorang tersangka pergi ke negara lain, mereka bisa ditangkap - tapi itu kemungkinan yang kecil.

Bisakah Presiden Putin atau pemimpin lainnya diadili?

Akan jauh lebih mudah untuk menyematkan kejahatan perang pada seorang prajurit yang melakukannya, daripada ke pemimpin yang memerintahkan mereka untuk menyerang.

Itu sebabnya ICC juga dapat mengadili pelanggaran "perang agresif", kejahatan yang menimbulkan konflik pada orang-orang tanpa pembenaran untuk membela diri.

Namun, Profesor Philippe Sands QC, seorang ahli hukum internasional di University College London, mengatakan ICC tidak dapat menuntut para pemimpin Rusia atas pelanggaran ini karena negara tersebut bukan penandatangan pengadilan.

Secara teori, Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk menyelidiki pelanggaran ini.

Tapi sekali lagi, Rusia bisa memveto ini sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan.

Jadi apakah ada cara lain untuk mengadili individu?

Peran ICC - dan cara hukum internasional berlaku dalam praktiknya - tidak hanya bergantung pada perjanjian, tetapi juga politik dan diplomasi.

Prof Sands dan banyak pakar lainnya berpendapat bahwa solusinya sekali lagi terletak pada diplomasi dan kesepakatan internasional.

Ia menyerukan para pemimpin dunia untuk membentuk pengadilan satu kali untuk mengadili kejahatan agresi di Ukraina.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)