Rusia Dikabarkan Minta Bantuan Militer kepada Korea Utara, Kim Jong Un Menolak
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan telah menolak permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait bantuan militer di Ukraina
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan telah menolak permintaan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait bantuan militer di Ukraina.
Mengutip Mirror, dugaan ini muncul seiring invasi Rusia ke Ukraina mengalami stagnasi. Bahkan Putin yang marah besar tengah mempertimbangkan untuk melakukan 'rencana B'.
Rusia mengklaim telah mengamankan seluruh Oblast Kherson (wilayah) setelah pertama kali merebut kota itu dua minggu lalu.
Baca juga: Rusia Beri Batas Waktu Kota Mariupol untuk Menyerah, Ukraina Menolak
Namun para pemain bertahan Ukraina tetap menantang dan terus mencetak kemenangan taktis di lapangan.
Laporan yang muncul menunjukkan, Rusia telah kehilangan hingga 13.500 tentara dalam konflik, bersama dengan sejumlah aset perangkat keras.
The Express melaporkan, situasi dan posisi tersebut telah memaksa Moskow untuk menjangkau teman-temannya di luar negeri.
Dikabarkan, Rusia diduga meminta bantuan keuangan dan militer China dalam perang yang sedang berlangsung di Ukraina.
Tetapi China telah membantah hal ini.
Rusia yang meminta bantuan Korea Utara seharusnya bukan hal yang mengejutkan, di mana Pyongyang secara historis menjadi sekutu utama Moskow melalui hubungan historisnya dengan era Komunis uni soviet.
Namun, menurut penulis XSoviet-News Sarah Hurst, Kim dengan cepat menolak bantuan Putin.
Dalam postingannya di Twitter dia mengklaim: “Rusia dilaporkan meminta bantuan Korea Utara dengan invasi yang gagal. Korea Utara menjawab, 'Kamu terlalu gila untuk kami'."
Laporan ini belum diverifikasi oleh sumber lain.
Baca juga: Jenderal Rusia Kembali Dilaporkan Tewas di Tangan Tentara Ukraina
Meskipun kurangnya bantuan secara aktif, diktator Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya secara terbuka mendukung Presiden Vladimir Putin atas tindakannya di Ukraina.
Dalam pernyataan resmi pertamanya tentang serangan Rusia, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa Barat bersalah atas "penyalahgunaan kekuasaan".