TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Rencana Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia, Oktober tahun ini menjadi sorotan media asing.

Reuters, The Sydney Morning Herald, Channel News Asia, Fox News,  BBC, dan sejumlah media asing lainnya menurunkan berita yang judulnya hampir sama 'Presiden Rusia Vladimir Putin akan Menghadiri Pertemuan G20 di Bali'.

Hal tersebut mengutip pernyataan  Duta Besar (Dubes) Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobyova, pada Rabu (23/3/2022).

Seperti diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) di Bali, Indonesia, akhir tahun 2022 mendatang.

Acara ini yang akan dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin.

Rencana kehadiran Putin menjadi pusat perhatian.

Baca juga: Vladimir Putin Konfirmasi Akan Hadir di KTT G20 Indonesia Akhir Tahun

Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir sejak terjadi perang Ukraina dengan Rusia, muncul seruan dari beberapa negara anggota G20 yang menginginkan agar Rusia dikeluarkan dari kelompok tersebut.

Menanggapi seruan itu, Lyudmila Vorobyova berpendapat bahwa reaksi negara barat terhadap Rusia tidak proporsional.

"Tidak hanya G20, banyak organisasi berusaha untuk mengeluarkan Rusia. Reaksi Barat benar-benar tidak proporsional," katanya dalam konferensi pers pada Rabu (23/3/2022)  seperti dilansir dari Reuters. 

Keinginan Amerika dan sekutu barat untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dalam kelompok G20 tampaknya tidak akan mudah.

Sejumlah negara yang tergabung dalam G20 seperti China, India, dan Arab Saudi, kemungkinan akan menggunakan veto untuk membatalkan usul barat tersebut.

Sebagai informasi, veto adalah hak konstitusional penguasa untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau membatalkan keputusan.

Sementara Indonesia saat ini dipercaya sebagai presidensi G20.

Acara puncak pertemuan para pemimpin G20 akan dilaksanakan di Bali akhir tahun ini.

Kecaman dari China

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada Kamis pekan lalu memberi pernyataan keras tentang gagasan mengecualikan Rusia dari KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali Oktober nanti di bawah presidendi Indonesia.

"G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional, dan Rusia adalah anggota penting di dalamnya. Tidak ada anggota G20 yang berhak mencabut keanggotaan negara lain," kata diplomat itu seperti dilaporkan Straits Times, Rabu (23/3/2022).

China dilaporkan sudah memberikan tingkat perlindungan diplomatik ke Rusia setelah para pemimpin kedua negara menyatakan hubungan "tanpa batas" menyusul kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Beijing untuk Olimpiade Musim Dingin.

Pernyataan China tersebut menyusul pengarahan oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan hari Selasa, yang mengatakan Amerika Serikat akan memimpin tekanan agar Rusia dikecualikan dari berbagai forum internasional atas invasinya terhadap Ukraina.

Ditanya apakah Presiden AS Joe Biden akan bergerak mendorong Rusia keluar dari G20 ketika dia bertemu dengan sekutu Barat di Brussels minggu ini, penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih hari Selasa.

"Kami percaya tidak bisa business as usual bagi Rusia di lembaga-lembaga internasional dan dalam komunitas internasional.”

Namun, Amerika Serikat berencana untuk berkonsultasi dengan sekutunya sebelum pernyataan lain dibuat, kata Sullivan.

Sebuah sumber Uni Eropa secara terpisah mengkonfirmasi diskusi tentang status Rusia pada pertemuan G20 mendatang, yang kursi bergilirnya saat ini dipegang oleh Indonesia.

Indonesia belum bersikap

Sejauh ini, Indonesia sebagai tuan rumah G20 tahun ini belum memberikan penjelasan soal rencana kehadiran Vladimir Putin.

Apa itu G20?

G20 memiliki kepemimpinan bergilir, yang tahun 2022 presidensinya dipegang Indonesia.

Namun apakah yang akan dibahas dalam KTT G20 di Bali Oktober nanti?

Menurut sumber resmi, G20 adalah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara maju dan negara-negara berkembang utama di dunia.

G20 punya peran strategis dalam mengamankan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi global di masa depan.

Bersama-sama, anggota G20 mewakili lebih dari 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen penduduk dunia.

Asal Mula G20

G20 dimulai tahun 1999 sebagai pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral, lalu berkembang menjadi pertemuan puncak tahunan yang melibatkan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Selain itu, pertemuan sherpa (yang bertugas melakukan negosiasi dan membangun konsensus di antara para pemimpin), kelompok kerja, dan acara khusus juga diselenggarakan sepanjang tahun.

Anggota G20 saat ini adalah Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Spanyol juga diundang sebagai tamu tetap.

Pemerintah menerapkan travel bubble bagi para delegasi pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20, yang akan berlangsung di Jakarta mulai 15 Februari 2022.

Saat ini presidensi G20 dipegang Indonesia, yang memilih tema serta fokus dari seluruh kegiatan G20.

Untuk tahun 2022 Indonesia sebagai presidensi G20 fokus pada tiga pilar utama,

Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital. 

Setiap tahun, Kepresidenan G20 mengundang negara-negara tamu, yang mengambil bagian penuh dalam seluruh kegiatan G20. Beberapa organisasi internasional dan regional juga berpartisipasi, memberikan forum tersebut representasi yang lebih luas.

Kepresidenan G20 bergilir setiap tahun di antara para anggotanya. Negara yang memegang kepresidenan bekerja sama dengan pendahulu dan penerusnya, juga dikenal sebagai Troika, untuk memastikan kesinambungan agenda.

Saat ini Italia, Indonesia, dan India adalah negara Troika. Artinya, pendahulu kepemimpinan Indonesia adalah Italia, dan setelah Indonesia, G20 akan dipimpin oleh India.

G20 tidak memiliki sekretariat tetap. Agenda dan koordinasi kerja diselesaikan oleh utusan pemimpin G20 yang dikenal dengan sherpa bersama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Puncak kerja G20 di setiap siklus adalah komunike yang mengungkapkan komitmen dan visi anggota untuk masa depan, yang disusun dari rekomendasi yang dipilih, dan hasil dari pertemuan tingkat menteri serta hasil dari alur kerja lainnya.

G20 dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan untuk membahas kebijakan dalam rangka mencapai stabilitas keuangan internasional.

Tujuan G20

Forum ini dibentuk sebagai upaya untuk mencari solusi atas kondisi ekonomi global yang dilanda krisis keuangan global pada tahun 1997-1999 dengan melibatkan negara-negara berpenghasilan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi yang sistemik, termasuk Indonesia.

Atas saran para Menteri Keuangan G7, para Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral mulai mengadakan pertemuan untuk membahas tanggapan terhadap krisis keuangan global yang terjadi.

Setelah itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan diadakan secara rutin pada musim gugur setiap tahun.

Sembilan tahun kemudian, pada 14-15 November 2008, para pemimpin negara-negara G20 berkumpul untuk KTT G20 yang pertama.

Pada kesempatan itu, para pemimpin negara tersebut mengoordinasikan respons global terhadap dampak krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat saat itu dan sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan.

Untuk mempersiapkan KTT tahunan, para Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral, bersama dengan para sherpa bertemu beberapa kali dalam setahun.

Indonesia Presidensi G20

Saat ini presidensi G20 dipegang Indonesia, yang memilih tema serta fokus dari seluruh kegiatan G20.

Indonesia memandang dunia membutuhkan tindakan kolektif dan kolaborasi inklusif yang lebih kental di antara negara-negara maju utama dan ekonomi berkembang di seluruh dunia.

Untuk tahun 2022, Indonesia sebagai presidensi G20 fokus pada tiga pilar utama, Arsitektur Kesehatan Global, Transisi Energi Berkelanjutan, dan Transformasi Digital.

Melalui pilar-pilar tersebut, Indonesia mengatakan akan terus memimpin dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi UMKM dan ekonomi digital.

Selain itu, Indonesia mendorong peningkatan kapasitas kolektif melalui reformasi perpajakan global, kerja sama yang lebih kuat dalam memerangi korupsi, pendalaman pembiayaan infrastruktur, dan mendorong kerja sama internasional yang lebih demokratis, dan representatif.