TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW – Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan, Rusia tidak akan memasok gas secara gratis jika Uni Eropa menolak membayar pembelian mereka dalam mata uang rubel.

Penegasan Moskow ini menjadi strategi penting Rusia melawan sanksi dan tekanan keras negara negara barat yang dipimpin AS.

Moskow sudah memutuskan penggunaan rubel dalam perdagangan energi Rusia.

"Negara-negara yang memberikan sanksi yang telah melanggar semua kontrak mereka dengan Rusia tidak memiliki hak untuk mengeluh,” kata Dr Paul Craig Roberts, ekonom AS dikutip Sputniknews.com, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Putin Ingin Gas Alam Rusia Dibayar Pakai Rubel, Harga Gas Terkerek, Kanselir Jerman Menolak

Baca juga: Balas Sanksi Ekonomi, Putin: Negara yang Tak Bersahabat Harus Bayar Gas Rusia dalam Rubel

Baca juga: Parlemen Rusia Desak Putin Untuk Segera Jadikan Rubel Digital Sebagai Mata Uang Cadangan

 “Jika negara-negara menolak untuk membayar, Putin harus segera mematikan ekspor energinya,” lanjut mantan Wakil Menteri Keuangan era Presiden Ronald Reagan itu.

“Memang, dia seharusnya melakukannya sebelum meluncurkan operasi militernya di Donbass. Tidak masuk akal bagi Rusia tetap menghidupkan ekonomi negara-negara yang mengirim senjata ke Nazi Ukraina, dan untuk membunuh orang Rusia," imbuhnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada 23 Maret 2022 memerintahkan Bank Sentral Rusia dan pemerintah mencari cara pembayaran rubel untuk ekspor gas alam Rusia oleh negara-negara yang ditetapkan sebagai "tidak ramah" oleh Moskow.

Daftar negara asing yang melakukan "tindakan tidak bersahabat" itu adalah mereka yang menjatuhkan sanksi dan penyitaan aset, terhadap Federasi Rusia, badan hukum Rusia, dan individu warga Negara Rusia.

Presiden Rusia menjelaskan setelah negara-negara barat "membekukan" aset dolar Rusia dan euro, menjadi jelas menyediakan barang-barang mereka ke Uni Eropa dan AS dan menerima pembayaran dalam dolar, euro, dan sejumlah mata uang lainnya, menjadi tidak masuk  akal.

Perintah Putin yang tiba-tiba memicu kebingungan, penolakan, dan kejengkelan di antara negara-negara yang memberikan sanksi keras terhadap Rusia atas operasi khusus mendemiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina.

Jepang mengatakan "tidak yakin" bagaimana Rusia akan menangani pembayaran rubel yang diperlukan untuk energinya.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengklaim kontrak secara jelas menetapkan hidrokarbon Rusia harus dibayar dalam euro.

Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan langkah Rusia tidak sejalan dengan apa yang ditandatangani, dan ia tidak melihat mengapa Prancis akan menerapkannya.

Gazprom Siapkan Sistem Baru Pembelian Gas