TRIBUNNEWS.COM - Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Kamis (31/3/2022) memperingatkan Eropa untuk membayar gas dengan rubel.

Putin mengancam akan menghentikan kontrak yang memasok sepertiga dari gasnya ke Eropa jika tidak dibayar dalam mata uang Rusia.

Peringatan itu menjadi balasan ekonomi terkuatnya sejauh ini untuk menghancurkan sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.

Mengutip CNA, pemerintah Eropa menolak ultimatum Putin pada hari Jumat (1/4/2022), dengan Jerman menyebutnya sebagai "pemerasan".

Moskow telah menawarkan mekanisme bagi pembeli untuk mendapatkan rubel melalui bank Rusia.

Baca juga: Kemhan Ukraina Klaim Rusia Kehilangan Peralatan Militer Senilai Lebih dari 10 Miliar Dolar AS

Baca juga: Sikap Netral India dalam Pusaran Konflik Rusia Vs Ukraina Dipuji Moskow

Pertikaian energi memiliki konsekuensi besar bagi Eropa ketika pejabat AS mengelilingi dunia untuk terus menekan Putin untuk menghentikan invasi lima minggu yang telah mencabut seperempat populasi Ukraina.

Eropa ingin melepaskan diri dari energi Rusia, tetapi hal itu berisiko meningkatkan kenaikan harga bahan bakar lebih lanjut.

Rusia memiliki sumber pendapatan yang sangat besar yang dipertaruhkan bahkan saat negara itu terhuyung-huyung dari sanksi.

Menghadapi perlawanan keras dari militer Ukraina, Putin telah memainkan salah satu kartu terbesarnya dalam permintaan pembeli energi Eropa.

"Mereka harus membuka rekening rubel di bank Rusia. Dari rekening inilah pembayaran akan dilakukan untuk pengiriman gas mulai besok," kata Putin.

"Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan (dalam rubel), kami akan menganggap ini sebagai default dari pihak pembeli, dengan semua konsekuensi berikutnya ... kontrak yang ada akan dihentikan," tambahnya.

Krisis Energi

Dengan perang yang memperburuk harga bahan bakar global, Presiden Joe Biden meluncurkan pelepasan terbesar yang pernah ada dari cadangan minyak AS dan menantang perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak untuk menurunkan harga gas.

"Ini adalah momen konsekuensi dan bahaya bagi dunia," kata Biden di Gedung Putih saat mengumumkan pelepasan 180 juta barel mulai Mei.