Oposisi Sri Lanka Tolak Tawaran Presiden Bentuk Pemerintah Persatuan
Oposisi Sri Lanka menolak undangan Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk membentuk pemerintah persatuan, dan mendesak Rajapaksa mengundurkan diri.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Oposisi Sri Lanka menolak undangan Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk membentuk pemerintah persatuan.
Mereka mendesak pengunduran diri sang Presiden atas krisis yang memburuk di negara itu.
Seperti diketahui, Kolombo saat ini tengah menderita kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.
Tuntutan oposisi pada Senin (4/4/2022) datang ketika protes anti-pemerintah berlanjut di seluruh negeri atas krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya pada 1948.
Situasi ini memperdalam ketidakpercayaan masyarakat pada kepemimpinan Presiden Gotabaya Rajapaksa.
Baca juga: Krisis Ekonomi Sri Lanka, 26 Menteri Mengundurkan Diri, Berharap Presiden Bentuk Kabinet Baru
Baca juga: Situasi Terkini di Sri Lanka: Gelombang Protes Landa Seluruh Negeri, Pendukung Pemerintah Terbelah
Dikutip Al Jazeera, di hari yang sama, kantor Presiden mengatakan mengundang semua partai politik yang diwakili di parlemen untuk bersama-sama menerima portofolio menteri dalam rangka mencari solusi untuk krisis nasional ini".
Aliansi politik oposisi terbesar – Persatuan Kekuatan Rakyat atau Samagi Jana Balawegaya (SJB) – menolak usulan tersebut.
“Rakyat negara ini ingin Gotabaya dan seluruh keluarga Rajapaksa pergi dan kami tidak bisa melawan kehendak rakyat dan kami tidak bisa bekerja sama dengan para koruptor,” kata pejabat tinggi SJB Ranjith Madduma Bandara kepada kantor berita The Associated Press.
SJB memiliki 54 anggota parlemen dari 225 anggota parlemen.
Front Pembebasan Rakyat (JVP) sayap kiri juga menanggapi dengan mendesak Rajapaksa dan keluarganya yang dulu populer dan berkuasa untuk segera mundur.
“Dia benar-benar gila untuk berpikir bahwa anggota parlemen oposisi akan menopang pemerintahan yang sedang runtuh,” kata anggota parlemen JVP Anura Dissanayaka kepada wartawan di Kolombo.
Partai oposisi minoritas utama, Aliansi Nasional Tamil (TNA), bergabung dengan suara-suara yang menolak gagasan itu.
"Tawarannya untuk menyusun kembali kabinet dengan anggota parlemen oposisi tidak masuk akal dan membuat marah orang-orang yang menuntut pengunduran dirinya," kata juru bicara TNA dan anggota parlemen Mathiaparanan Abraham Sumanthiran kepada kantor berita AFP.
Baca juga: Krisis di Sri Lanka, India Memasok 40 Ribu Ton Beras ke Kolombo
Baca juga: Kediamannya Digeruduk Warga, Presiden Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat di Tengah Krisis Ekonomi
26 Menteri Mengundurkan Diri