TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson melakukan perjalanan resmi ke India di tengah skandal partygate-nya, AP News melaporkan.

Johnson akan mengunjungi negara bagian Gujarat dan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi di New Delhi dalam perjalanan dua hari yang dimulai pada Kamis (21/4/2022).

Dia berharap dapat mencapai kesepakatan ekonomi baru antara Inggris dan negara bekas jajahannya itu.

Dia juga berusaha untuk membujuk India menjauh dari Rusia sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina.

Baca juga: Graham Phillips, YouTuber asal Inggris Pro-Rusia yang Dituduh Lakukan Kejahatan Perang

Baca juga: Pesta Miras saat Lockdown, Perdana Menteri Inggris Minta Maaf Langgar Aturannya Sendiri

Seperti diketahui, Modi menyebut situasi di Ukraina sangat mengkhawatirkan dan telah mengimbau kedua belah pihak untuk berdamai.

Namun India telah mundur dari upaya internasional mengkritik Presiden Vladimir Putin dengan abstain ketika Majelis Umum PBB melakukan voting bulan ini untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia.

Modi sejauh ini menanggapi dengan dingin tekanan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan negara lainnya untuk berhenti impor minyak dan gas Rusia.

India menerima sedikit minyak dari Rusia, tetapi telah meningkatkan pembeliannya dan membeli 3 juta barel minyak mentah bulan lalu.

India juga merupakan pelanggan utama senjata Rusia, dan baru-baru ini membeli sistem pertahanan udara canggih Rusia.

Lebih lanjut, juru bicara Johnson, Max Blain, mengatakan Inggris akan bekerja dengan negara lain untuk memberikan opsi alternatif agar pengadaan pertahanan dan energi India tidak bergantung pada Rusia.

Namun dia menekankan bahwa Inggris tidak akan mengajar pemerintah lain yang terpilih secara demokratis tentang tindakan apa yang terbaik untuk mereka.

Kantor Johnson mengatakan kedua negara akan mengumumkan kesepakatan baru tentang pertahanan, energi hijau, pekerjaan dan kemitraan sains selama perjalanan perdana menteri.

Inggris berusaha untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Asia sebagai bagian dari "Indo-Pacific tilt" terhadap kebijakan luar negerinya setelah keluar dari Uni Eropa pada tahun 2020.

Johnson berharap ke depannya dapat bernegosiasi mengenai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit antara Inggris dan India, salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.